REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk, melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, menggandeng PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE untuk implementasi konversi bahan bakar gas (BBG) pada kendaraan milik JNE.
Direktur Utama PT Gagas Energi Muhammad Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/5/2023), mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya perluasan konversi gas bumi untuk bahan bakar transportasi darat khususnya kendaraan logistik.
PGN dan JNE menandatangani nota kesepahaman sekaligus sosialisasi pemanfaatan BBG dan uji coba kendaraan berbahan bakar gas di JNE Headquarter, Jakarta Barat.
Hardiansyah menyatakan, Gagas siap menyediakan peralatan konversi BBG berupa converter kit untuk kendaraan JNE, pengecekan kendaraan yang akan dikonversi BBG, dan penunjukan bengkel khusus untuk melakukan instalasi peralatan konversi BBG kendaraan milik JNE. Selain itu, Gagas juga menyediakan SPBG untuk pengisian di berbagai lokasi.
"Dengan sistem bahan bakar ganda yakni BBM dan BBG, maka kendaraan logistik dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan biaya energi yang lebih terjangkau," kata Hardiansyah.
Sistem tersebut dapat dipakai dalam waktu yang bersamaan. Saat ini, harga BBG Rp 4.500/liter setara Premium (LSP).
Ia melanjutkan tabung gas yang tersedia untuk kendaraan berukuran 51 LWC atau setara 12 LSP dan 60 LWC atau 15 LSP. Tabung berukuran 60 LWC dapat diaplikasikan pada kendaraan seperti mobil logistik berbahan bakar bensin dengan estimasi jarak tempuh 150 km–160 km untuk bahan bakar BBG saja.
Apabila BBG habis di tengah jalan, maka otomatis pembakaran mesin akan beralih ke BBM. Dengan begitu, aktivitas perjalanan tidak akan terganggu.
Hardiansyah mengungkapkan, ini menjadi tahap awal kerja sama Gagas dengan JNE dan mudah-mudahan dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga BBG dapat digunakan untuk motor maupun mobil milik JNE. "Kami sangat mendukung efisiensi dan pengurangan emisi dapat terwujud dari program kerja sama ini," kata Hardiansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika