REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin kesepakatan dengan Bank Dunia atau World Bank, terkait pembayaran satu juta ton CO2e kelebihan penurunan emisi karbon dalam program kemitraan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF).
"Alhamdulillah sepakat, 1 juta ton CO2e kita akan dibayar oleh Carbon Fund, Bank Dunia," kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam keterangan resmi di Samarinda, Ahad (14/5/2023).
Negosiasi dilakukan Gubernur Isran Noor dalam waktu dua hari secara beruntun. Pertemuan pertama dilakukan Gubernur Isran Noor setelah tiba dari Sao Paolo, Brasil, pada Selasa, 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 waktu AS. Pertemuan hari pertama digelar selama tiga jam hingga pukul 15.00 waktu AS.
Pertemuan kedua dilanjutkan pada Rabu, 10 Mei 2023, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 waktu AS. Seluruh pertemuan digelar di Kantor Pusat Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.
Gubernur menjelaskan, kesepakatan 1 juta ton CO2e penurunan emisi itu akan menambah pendapatan Kaltim dari hasil pembayaran berbasis kinerja (result based payment) untuk penurunan emisi karbon Kalimantan Timur.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu juga mengungkapkan, Kepala Unit Management Fund Perubahan Iklim Bank Dunia Erwin De Nys memastikan bahwa Carbon Fund akan membeli kelebihan penurunan emisi Kaltim untuk laporan pertama tahun 2019-2020 sebesar 1 juta ton CO2e dari total 10 juta ton CO2e.
"Adapun penentuan harga per ton CO2e akan dilakukan antara tim negosiator Kaltim dan Pemerintah Indonesia dengan Tim Bank Dunia setelah laporan penurunan emisi pertama Kaltim diterima oleh Carbon Fund dari pihak auditor Bank Dunia," kata gubernur.
Seperti diketahui bahwa Carbon Fund Bank Dunia menyetujui untuk membayar penurunan emisi Kaltim sebanyak 22 juta ton CO2e atau sebesar 110 juta dolar AS.
Berdasarkan laporan pertama penurunan emisi, Kaltim berhasil menurunkan emisi dari tahun 2019 sampai Desember 2020 sebanyak 32 juta ton CO2e. Ada sekitar 10 juta ton CO2e kelebihan penurunan emisi yang bisa diperdagangkan.
Satu juta ton CO2e dari kelebihan tersebut akhirnya disetujui akan dibeli oleh Carbon Fund dengan harga yang lebih besar dari pembayaran pertama.
Dengan demikian, Carbon Fund akan membayar kompensasi penurunan emisi Kaltim sebanyak 23 juta CO2e.
"Kita patut bersyukur dengan kesepakatan ini dan berharap kelebihan penurunan emisi yang sekitar 9 juta ton CO2e juga terbayarkan nantinya," kata gubernur mengharapkan.
Pada dua pertemuan ini, pejabat Bank Dunia yang hadir adalah Erwin De Nys (Practice Manager), Andres Espejo (Fund Manager), Siet Meijer (Coordinator of the FCPF, FMT), Evanshainia Syiem (Carbon Finance Specialist), Julian Gonzalo Jimenez (Senior Carbon Finance Specialist), Markus Pohlmann (Senior Counsel), Fabiano De Andrade Correa (Senior Counsel), Christopher Sturgess (FCPF FMT), Erin Tressler Baillie (Principal Financial Officer), Basak Odemis (Climate Finance Unit), Mitik Ayalew Zegeye (Climate Change Analyst) dan Timila Dhakhwa (Climate Change Specialist).
Delegasi Kaltim sendiri dipimpin langsung Gubernur Isran Noor dan Staf Khusus Gubernur Kaltim untuk Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Stepi Hakim. Hadir mendampingi Sekretaris Pribadi Gubernur Kaltim Lenny Syafarina dan Ajudan Gubernur Kukuh Prianggoro.
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington DC secara offline dan online yang dihadiri juga oleh staf Bank Dunia yang berada di London (UK) dan Afrika Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
