REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dikabarkan sudah setuju menganggarkan dana Rp 4,4 triliun untuk pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, harus ada pembahasan khusus mengenai penganggaran proyek tersebut.
Informasi diketahui tersebut terungkap di dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/5/2023). Perinciannya, dari dana APBD 2023 jumlah anggarannya Rp 916 miliar, lalu ada rencana penambahan dalam APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 sebanyak Rp 1,5 triliun. Adapun di APBD 2024 muncul mata anggaran sekitar Rp 2 triliun.
"Kita tidak menerima informasinya secara langsung, tapi memang pernah disampaikan di awal dari total nilai investasi sekitar Rp 4,4 triliun akan di-splitting dalam beberapa tahun," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Ismail menuturkan, ada sisi positif dari anggaran fantastis tersebut. Politikus PKS tersebut menilai, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembanguna transportasi publik sepanjang 6,4 kilometer (km) yang berfungsi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.
"Kalau dilihat dari sisi positifnya ini sebagai bukti dukungan penuh ya untuk memprioritaskan agar LRT Velodrome-Manggarai ini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi dari sisi penganggaran, harus ada pembahasan khusus ya," tutur Ismail.
Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, dia berpendapat agar dananya tidak keseluruhan berasal dari APBD. Tujuannya agar anggaran pembangunan LRT Jakarta tidak membebani APBD.
"Dibutuhkannya anggaran tersebut itu kan tidak serta merta harus 100 persen dari PMD (penyertaan modal daerah). Kita juga akan mewacanakan financial blending jadi pendanaan campuran gitu, ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga sehingga tidak menjadi beban APBD juga," jelas Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
