REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adu gagasan mulai terjadi di kontestasi menuju Pilpres 2024. Mantan gubernur DKI Anies Baswedan yang dijagokan Koalisi Perubahan sudah secara terang-terangan berani mengkritik program subsidi mobil listrik.
Program subsidi mobil listrik telah diluncurkan oleh pemerintah untuk menggairahkan penjualan mobil listrik. Melalui skema yang diluncurkan, pembeli dapat menikmati diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dari 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pembelian hanya bisa dilakukan buat kendaraan yang memenuhi kriteria Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimum 40 persen buat mobil.
Namun menurut Anies Baswedan, subsidi kendaraan listrik bukan solusi untuk masalah lingkungan hidup. Terlebih ketika pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul?" katanya di Gelora Bung Karno, Senayan, Ahad (7/5/2023.
Menurut dia, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM). Hal ini, kata dia merujuk pada muatan bus. Sedangkan mobil listrik hanya untuk sedikit orang.
Anies membawa pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai pemberian subsidi jika kurang tepat hanya akan menambah kemacetan di jalan. Dia menegaskan untuk perbanyak kendaraan listrik buat kendaraan umum, bukan untuk kendaraan pribadi.
"Karena bus muat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," katanya.
Oleh karena itu, ke depan ia mendorong demokratisasi sumber daya. Indonesia mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. "Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan sosial media," katanya.
Pembelaan Luhut
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan yang menggawangi program subsidi ini menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia.
"Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya, Selasa (9/5/2023).
Menurutnya, upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi kendaraan listrik di Indonesia untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa mensukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia.
"Kita bikin EV itu saya dorong habis-habisan.Saya kadang-kadang dengan Kementerian Keuangan kita ini inisiatif loh, ini kan carbon emission, ini kan supaya kita secepat mungkin buang bus yang karbon tinggi, tambah sepeda motor, karena itu menyangkut Indonesia," jelas Luhut dalam paparannya pada acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Hebat', Selasa (9/5/2023).
Luhut menilai Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand bahkan Vietnam. Untuk itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga.
Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listriknya saja tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. "Kita gampang kok benchmark aja. Supaya kita nggak kalah bersaing dengan Vietnam kalo Vietnam bisa kasih (insentif EV), Thailand bisa kasih, kok kita nggak bisa?," tambah Luhut.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menegaskan, pengembangan industri kendaraan listrik harus dilihat secara menyeluruh. Pernyataan itu menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang dinilai kurang tepat sasaran karena malah memperparah kemacetan dan berisiko menambah emisi karbon.
“EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060, ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Selasa (9/5/2023).
Ia menambahkan, pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat di Tanah Air. Pengembangan itu, lanjutnya, bermanfaat pula dalam memanfaatkan program hilirisasi nikel yang tengah dijalankan pemerintah.
Subsidi transportasi massal
Sementara itu, Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Taufik Mulyono pun menyoroti kebijakan subsidi mobil listrik. Tak jauh beda dengan Anies, ia menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik harus diarahkan ke depannya sebagai moda transportasi publik.
"Sebaiknya fokus pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diarahkan pada transportasi massal. Kalau itu saya setuju disubsidi," kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
