REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, industri harus siap menangkap peluang konektivitas pembayaran lintas negara atau cross border. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, otoritas berkomitmen mendukung strategi dan inisiatif keterkaitan ekonomi lintas negara.

“Pelaku industri harus siap menangkap peluang dan menciptakan inovasi, baik pada produk dan layanan cross border maupun arsitektur sistem pembayaran,” kata Filianingsih dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Selasa (9/5/2023).

Terlebih, Filianingsih mengatakan, ekonomi digital dan ekosistem keuangan Indonesia maupun ASEAN menunjukkan tren positif dengan prospek ekonomi yang optimistis. Hal tersebut disambut baik melalui inisiatif Regional Payment Connectivity (RPC).

Dia mengakui, pembangunan konektivitas lintas negara di masa depan memiliki tantangan dan risiko. Beberapa di antaranya yakni persepsi tarif mahal dan proses yang lama, tidak inklusif, dan kurang transparan.

“Pembayaran lintas negara menghadapi variasi regulasi, mode bisnis, proses, spesifikasi pembayaran di setiap negara,” ujar Filianingsih.

Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, Dia menilai, pemerintah, otoritas terkait, dan pelaku industri pembayaran harus bersinergi. Nantinya, diperkirakan volume transaksi lintas negara diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun mendatang.

Selama beberapa tahun terakhir, nilai pembayaran lintas negara di seluruh dunia meningkat dari 127,8 triliun dolar AS pada 2018 menjadi 156 triliun dolar AS pada 2022. Dengan ekonomi global yang lebih mudah dan tanpa batas, mendesak pembayaran lintas negara untuk lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) memastikan komitmennya untuk mendukung pengembangan transaksi lintas negara yang sudah dimulai dengan implementasi QRIS cross border (CB) untuk Thailand pada 2022 dan Malaysia pada Mei 2023. Wakil Ketua Umum ASPI YB Hariantono menuturkan, nantinya akan menyusul negara-negara ASEAN lain serta negara-negara kawasan lain seperti India dan China.

Dia menegaskan, ASPI berperan aktif dalam pengembangan standar dan penyusunan pedoman teknis dan mikro untuk mendukung implementasi transaksi cross border. “Kolaborasi dan sinergi seluruh pelaku industri bersama bank sentral di negara-negara ASEAN menjadi faktor kunci untuk menghadapi tantangan dan mewujudkan cross-border economic interlinkage secara lebih luas,” ungkap Hariantono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank Bank Nasional Indonesia (Perbanas) Tigor M Siahaan meyakini kolaborasi dan inovasi akan menjadi kunci utama. Khususnya dalam membangun sistem pembayaran yang lebih kuat dan efektif di ASEAN.

“Kami mendukung integrasi sistem pembayaran di ASEAN melalui Fast Payment System Interlinking dan kami akan terus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan sistem pembayaran seperti real time transfer dan pembayaran QR code dapat diakses oleh seluruh masyarakat ASEAN sehingga memperkuat ekonomi ASEAN,” tutur Tigor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika