REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan soal pemberian subsidi kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang dinilai kurang tepat sasaran. Menurut Luhut, kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik itu juga dilakukan banyak negara di dunia, bukan hanya di Indonesia.
"Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia bukan hanya kita, jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya di Jakarta, Selasa.
Luhut pun bersedia menjelaskan manfaat kebijakan terkait pengembangan kendaraan listrik yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.
"Siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu. Siapa yang berkomentar suruh dia datangi saya langsung, biar saya jelasin bahwa tidak benar omongannya," katanya.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi kendaraan listrik. Ia menilai pemberian subsidi bukan solusi masalah lingkungan hidup seperti polusi udara, terlebih ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi.
Anies menyebut emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM). "Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil (listrik) memuat orang sedikit," katanya.
Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anies, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan.
"Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata mendapatkan perhatian dalam percakapan sosial media," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
