REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) bakal membahas mengenai kebijakan aturan pembagian jam masuk kerja kantor sebagai upaya untuk menangani masalah kemacetan di Ibu Kota. Menanggapi hal itu, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpendapat bahwa kebijakan itu dinilai tak lebih baik dari kebijakan work from home (WFH) secara bergantian.
Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengatakan, usulan mengatur jam masuk kerja di DKI untuk mengurai kemacetan sebenarnya merupakan usulan yang bagus. Namun hal itu kompleks untuk direalisasikan di lapangan.
"Idenya bagus tapi eksekusi dan pengawasannya akan sulit, ada ratusan kantor di Jakarta, kebijakannya akan terlalu kompleks untuk diawasi dan dilaksanakan," kata William dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Terlebih, sambungnya, pengaturan jam kerja itu hanya dilakukan saat masuk saja. Sementara para pekerja akan pulang di waktu yang hampir sama. "Bisa dipastikan macet tetap terjadi karena mereka pulang di waktu yang sama," tutur anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut, William menilai kebijakan kerja dari rumah atau WFH secara bergantian justru masih jadi solusi yang jitu untuk mengurai kemacetan. Sehingga jumlah karyawan yang work from office (WFO) dan melintasi jalanan menjadi berkurang.
"Lebih baik kantor-kantor diimbau untuk kerja secara hybrid WFH dan WFO secara bergantian. Ketika ada yang WFH jalanan akan lebih lengang karena sebagian warga kerja di rumah," kata dia.
Pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta agar mempertimbangkan usulan WFH secara bergantian di kantor-kantor kawasan Ibu Kota. Sehingga diharapkan kemacetan bisa berkurang secara lebih realistis.
Sebelumnya diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar focus group discussion (FGD) membahas mengenai pembagian jam masuk kantor. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan nantinya FGD akan mengundang berbagai pihak terkait, mulai penggiat transportasi hingga Polda Metro Jaya.
"Habis lebaran akan saya kumpulkan pengamat transportasi, Dinas Perhubungan, dan Polda untuk membahas ini. Kita sudah punya konsep antara lain membagi jam kerja," ujar Heru, beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
