REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi belanja produk dalam negeri oleh pemerintah mencapai baru mencapai Rp 196 triliun atau 16,4 persen dari target tahun 2024 sebanyak Rp 1.171 triliun per 8 Mei 2023. Meski masih minim, pemerintah optimististis target tersebut bakal dicapai.
Deputi Pariwisana dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menuturkan, realisasi belanja tersebut memang masih cukup rendah. Namun hal itu karena faktor awal tahun anggaran.
"Kalau kita lihat, di awal tahun biasanya landai, kemudian Agustus, September akan mulai meningkat tinggi," kata Odo dalam Forum Merdekat Barat (FMB), Senin (8/5/2023).
Odo menuturkan, salah satu belanja produk dalam negeri yang cukup signifikan berkaitan dengan alat kesehatan. Selain itu, belanja alutsista untuk ketahanan negara juga cukup besar.
Staf Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi, menuturkan, belanja produk dalam negeri tak hanya berdampak ke industri besar yang bergerak di sektor hulu. Namun, secara langsung berdampak positif terhadap industri kecil menengah atau IKM.
Ia memaparkan, industri hilir di Indonesia banyak dilakoni oleh IKM. Secara tidak langsung mereka yang terlibat dalam produksi hilir produk lokal akan ikut memperoleh peningkatan pendapatan. Di sisi lain, IKM yang bergerak di hilir juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.
Sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia mulai 2020, Andi mengakui Indonesia mengalami penurunan tenaga kerja hampir satu juta orang. Namun, dengan adanya produk dalam negeri yang serapannya terus ditingkatkan, secara langsung akan mendongkrak kembali penyerapan tenaga kerja.
"Sejauh ini kami mencatat sudah hampir 20 juta ornag yang bekerja di sektor industri manufaktur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
