REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Dukcapil Goes to Campus di Universitas Gadjah Mada sejak Selasa (2/5/2023) hingga Jumat (5/5/2023). Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI, Teguh Setyabudi, melalui kegiatan tersebut pihaknya berharap sivitas UGM melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital melalui aplikasi yang terhubung di ponsel masing-masing pemiliknya.
“Target kita 25 persen atau 50 juta penduduk untuk tahun ini sudah teregistrasi IKD,” kata Teguh. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan berkas fisik dalam mengurus layanan publik.
Rencananya aplikasi tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, layanan bantuan sosial dari pemerintah, layanan Kartu Indonesia Pintar, hingga keperluan check in di bandara dan stasiun kereta api.
Menurutnya, untuk mendorong percepatan aktivasi IKD, pihaknya melakukan penguatan infrastruktur jaringan di daerah yang selama ini menjadi kendala. Menurutnya, dengan adanya IKD maka bisa terakses dengan semua layanan bahkan pihaknya bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Imigrasi.
"Adanya IKD ini maka pelayanan administrasi jadi semakin mudah, cepat, efektif, dan efisien, bahkan mampu menghemat anggaran pengadaan blangko E-KTP," ujarnya.
Untuk mendorong percepatan dan sosialisasi aktivasi IKD, pihaknya melakukan kegiatan sosialisasi dengan datang langsung ke berbagai kampus lewat program 'Dukcapil Goes to Campus'. Sebelum digelar di UGM, kegiatan serupa sudah diadakan di kampus Telkom University dan Universitas Gunadarma.
"Kami targetkan sedikitnya 10 ribu sivitas akademika UGM sudah melakukan aktivasi IKD," tegas dia.
Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof Ova Emilia, menyambut baik pelayanan registrasi identitas kependudukan digital yang dilakukan oleh Dukcapil Kemendagri dengan datang ke kampus secara langsung.
“Saya kira program ini menjadi bentuk kerja sama yang baik sebagai usaha komprehensif memberikan prioritas layanan IKD sehingga semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan kependudukan,” ungkapnya.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidato sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY, Beny Suharsono, mengatakan aplikasi identitas kependudukan digital diharapkan bisa menjadi simpul bagi sistem layanan publik yang semakin lebih baik ke depannya.
“Kami sangat mendukung kampanye sadar akan identitas kependudukan ini,” ujar Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
