Senin 17 Apr 2023 16:56 WIB

PBB Hentikan Operasi Bantuan Pangan di Sudan

Pogram Pangan Dunia (WPF) memutuskan untuk sementara menghentikan operasi di Sudan.

Asap mengepul di atas kota saat tentara dan paramiliter terlibat bentrok dalam perebutan kekuasaan, di Khartoum, Sudan, Sabtu (15/4/2023).
Foto: Instagram @lostshmi via REUTERS
Asap mengepul di atas kota saat tentara dan paramiliter terlibat bentrok dalam perebutan kekuasaan, di Khartoum, Sudan, Sabtu (15/4/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) menyetujui proposal PBB untuk membuka jalur aman selama beberapa jam untuk bantuan kemanusiaan pada Ahad (16/4/2023). Namun, PBB tetap menghentikan operasi karena bentrokan terus berlanjut.

Jeda kemanusiaan terjadi di tengah bentrokan antara tentara Sudan dan  RSF di ibu kota Khartoum dan daerah sekitarnya sejak Sabtu (15/4/2023). Dalam pernyataan, tentara Sudan mengatakan jalur kemanusiaan dibuka selama tiga jam mulai pukul 16.00 waktu setempat.

"Kami berhak melindungi warga negara dan menanggapi setiap serangan oleh milisi rezim sebelumnya," ujar pasukan paramiliter dalam sebuah pernyataan dikutip dari Anadolu Agency. Hanya saja, serangan demi serangan tidak berhenti. 

Kondisi ini membuat Program Pangan Dunia (WPF) memutuskan untuk sementara menghentikan operasi di Sudan pada Ahad. Sebanyak tiga pegawai badan tersebut meninggal dalam bentrokan sehari sebelumnya dan sebuah pesawat yang digunakan oleh WFP rusak.

“Kami tidak dapat melakukan pekerjaan penyelamatan kami jika keselamatan dan keamanan tim dan mitra kami tidak dijamin,” kata Direktur Eksekutif WPF Cindy McCain.

Tiga pegawai WFP meninggal dalam bentrokan di Kota Kebkabiya di Provinsi Darfur Utara. Sedangkan dua karyawan agen terluka. PBB menyatakan, sekitar 16 juta orang atau sepertiga dari populasi Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta mereka yang bertanggung jawab atas kematian warga sipil, termasuk tiga karyawan badan pangan PBB, untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Mereka yang bertanggung jawab harus diadili tanpa penundaan. Pekerja kemanusiaan adalah #NotATarget," kata Guterres di Twitter.

Utusan khusus PBB dan kepala misi Sudan Volker Perthes mengatakan  terkejut dengan laporan penembakan dan penjarahan yang berdampak pada PBB dan fasilitas kemanusiaan lainnya.  

Juru bicara misi PBB perwakilan Rusia yang memegang kepresidenan Dewan Keamanan PBB bulan ini Fedor Strzhizhovskiy menyatakan, akan membahas krisis di Sudan pada Senin (17/4/2023). 

 

sumber : reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement