REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Grand Launching Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia (APSEII) digelar Sabtu (15/4/2023) melalui platform Zoom. Kehadiran asosiasi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta daya saing program studi ekonomi Islam secara nasional dan internasional.
Dalam rangkaian kegiatan ini diadakan webinar nasional dengan topik 'Peluang dan tantangan Program Studi Ekonomi Islam di Masa Depan' yang menghadirkan berbagai narasumber dari perwakilan akademisi, regulator, dan praktisi di bidang ekonomi Islam.
Ketua Umum APSEII Cupian Amir Zaelani, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar APSEII dapat menjadi rumah bersama untuk pengembangan prodi Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia.
"Hal ini diperlukan agar APSEII dapat turut berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia untuk menjadi pusat halal dunia," ujar Cupian dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (16/4/2023).
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia, Arif Hartawan dalam pidato kunci menyampaikan saran agar program studi ekonomi Islam memasukkan dua area penting dalam materi pengajaran, termasuk isu terkini dalam ekonomi dan keuangan Islam, seperti manajemen dan tata kelola dana sosial Islam, transformasi model bisnis digital, isu ekonomi dan keuangan Islam, serta peningkatan pemahaman industri keuangan dan ekonomi global, seperti pendalaman pasar keuangan syariah, pasar sukuk, pasar uang antar bank syariah, e-money, dan lain-lain-lain.
Webinar dengan topik 'Peluang dan Tantangan Program Studi Ekonomi Islam di Masa Depan' yang dipandu Aas Nurasyiah dilaksanakan dalam dua sesi. Pada sesi pertama, Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen dan Bisnis dan Akuntansi (Lamemba) Prof Ina Primiana memaparkan instrumen akreditasi oleh Lamemba termasuk 74 indikator yang terbagi dalam sembilan kluster dan perlu dikenali oleh program studi.
"Akreditasi oleh Lamemba merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas program studi ekonomi Islam," tutur Prof Ina.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia (APPHI), Aman Suparman, memaparkan tentang peluang besar industri halal yang perlu diiringi oleh sumber daya insani yang kompeten. Ia juga menyampaikan terkait perlunya upaya untuk mengubah mindset agar lulusan Program Studi Ekonomi Islam semakin banyak yang menjadi pengusaha, sehingga tidak hanya terbatas menjadi karyawan di bank syariah.
Dalam sesi selanjutnya, Direktur Pendidikan dan Riset Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menyampaikan paparan tentang peta jalan pembangunan sumber daya insani dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sutan menyatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat gap antara permintaan dan penawaran lulusan ekonomi Islam. Terkait hal ini, perlu dilakukan penyelarasan kurikulum prodi Ekonomi Islam di Indonesia.
Di antara tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan Islam adalah terkait masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, regulasi industri halal yang belum memadai, konsumsi belum diimbangi dengan produksi, serta tata kelola dan pemanfaat teknologi belum optimal.
"Diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menjadikan ekonomi dan keuangan Islam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia terus berkembang, mandiri, makmur, dan madani," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
