REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berkomitmen untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi di Ibu Kota Negara (IKN). Terdapat sejumlah potensi bisnis yang dapat dioptimalkan seiring dengan partisipasi perseroan dalam mega proyek tersebut.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2023), menyampaikan sejumlah potensi bisnis di IKN terdapat di beberapa bidang yaitu, bidang infrastruktur dasar, infrastruktur utama, pusat bisnis & ekonomi, perumahan, fasilitas umum, dan bidang fasilitas komersial. Untuk infrastruktur dasar, pemerintah akan membangun pengairan, jalur rel, infrastruktur energi dan lain sebagainya.
Sementara itu, untuk infrastruktur utama, proyek difokuskan pada pembangunan Istana Kepresidenan, Kantor Lembaga Negara, Pangkalan Militer, dan gedung pemerintahan lainnya. BNI berpotensi untuk menjadi bank yang memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur ataupun pembiayaan lainnya seperti kredit modal kerja, bank garansi, letter of credit (L/C) dan lain sebagainya.
“Kami berkomitmen untuk proaktif memberikan kontribusi possitif pada proyek pemindahan Ibu Kota demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara merata. BNI melihat terdapat sejumlah potensi bisnis di ekosistem IKN yang dapat digarap BNI,” kata Okki.
Untuk bidang perumahan, sambung Okki, BNI berpotensi menghadirkan sejumlah produk seperti KUR, BNI Griya, BNI Flexi, kartu kredit, agen 46, kredit modal kerja, bank garansi dan lain sebagainya. Pemerintah sendiri rencananya akan membangun perumahan dinas dan hunian non-ASN sekitar 500.000 penduduk, 180.000 pekerja konstruksi, 1.900 tenaga ahli, dan 7.000 polisi & TNI untuk tahap awal.
Menurutnya, BNI pun dapat ikut serta dalam pembangunan tahap awal proyek IKN memberikan banyak potensi dari kontraktor utama yang secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di IKN. Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun INK. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,8 triliun dan naik menjadi Rp22,2 triliun pada 2023 untuk proyek pembangunan IKN.
Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466,04 triliun, di mana 54 persen berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 27 persen melalui badan usaha dan 19 persen melalui APBN.
"Tentunya semua data tersebut adalah potensi yang sangat besar bagi kami perbankan untuk mengoptimalkan ceruk ekonomi baru ini," pungkas Okki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
