Senin 27 Mar 2023 14:28 WIB

Pemerintah Buka Lagi Keran Impor Beras, Buat Bansos?

Tahap pertama impor ditargetkan sebanyak 500 ribu ton.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi (kiri) bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey (kanan) saat melakukan kunjungan di Super Indo Depok Town Center, Jawa Barat , Senin (27/3/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka menjaga kemamanan dan mutu pangan agar masyarakat mendapatkan pangan yang bermutu dan berkualiatas. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harga komuditas pangan secara umum masih stabil.
Foto: Republika/Prayogi.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi (kiri) bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey (kanan) saat melakukan kunjungan di Super Indo Depok Town Center, Jawa Barat , Senin (27/3/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka menjaga kemamanan dan mutu pangan agar masyarakat mendapatkan pangan yang bermutu dan berkualiatas. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan tersebut menyampaikan harga komuditas pangan secara umum masih stabil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA) kembali membuka keran impor beras sebanyak dua juta ton hingga akhir tahun 2023. Kebijakan tersebut telah ditugaskan kepada Perum Bulog untuk segera merealisasikan tahap pertama sebanyak 500 ribu ton.

Pembukaan keran impor beras itu ditempuh di tengah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang masih minim sekitar 220 ribu ton dari target pemerintah 2,4 juta ton tahun ini. Ini merupakan importasi kloter kedua dari sebelumnya sebanyak 500 ribu ton yang dimulai didatangkan sejak Desember 2022 hingga Februari 2023.

Baca Juga

Di sisi lain, Bulog baru saja mendapatkan tugas untuk menyalurkan beras dalam program bantuan sosial (bansos) beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 10 kg per keluarga untuk tiga bulan. Bila dikalkulasikan, total kebutuhan beras mencapai 640 ribu ton. Adapun program tersebut akan dimulai pada 30 Maret 2023.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan, pemerintah tetap akan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk berbagai kebutuhan.

"Kita bukan pro impor, tapi apabila pemenuhan dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ. Jangan sampai stok tidak ada, jangan sampai mau ada program tidak bisa. Sementara masyarakat ini perlu," kata Arief saat ditemui kawasan Depok, Senin (27/3/2023).

Arief menegaskan, pemerintah akan melalukan berbagai upaya untuk menjamin kebutuhan 270 juta masyarakat terhadap pangan. "Badan Pangan tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan, berdasarkan data evidence di lapangan juga dengan data BPS," ujar Arief.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, program bantuan sosial beras selama tiga bulan harus didistribusikan dengan tepat. Presiden Joko Widodo, sebut Arief, pun telah meminta agar program bansos beras segera dikerjakan.

Badan Pangan pun meminta kepada seluruh pihak untuk ikut menyampaikan informasi panen raya dengan produksi tinggi. Nantinya, Badan Pangan bersama Bulog akan melakukan upaya penyerapan produksi untuk menjadi stok CBP, yang salah satunya digunakan untuk bansos.

Sebagai informasi, penugasan impor tersebut tertuang dalam Surat Kepala Badan Pangan Nasional tentang Penugasan Pengadaan CBP dari Luar Negeri pada Jumat tanggal 24 Maret 2023. Kebijakan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Presiden Jokowi di hari yang sama dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 H.

Perum Bulog mengkonfirmasi telah menerima penugasan importasi beras sebanyak dua juta ton dari Badan Pangan Nasional (NFA). Adapun importasi tersebut bakal segera dieksekusi sesuai penugasan yang diberikan.

"Benar, sesuai surat tersebut (impor beras dua juta ton). Segera kita proses," kata Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal.

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement