REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memecat Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Pemecatan itu dilakukan kurang dari sehari setelah Gallant menyerukan jeda dalam proses perundang-undangan yang dimaksudkan mengubah sistem peradilan di negara tersebut.
Kabar pemecatan Gallant diumumkan dalam sebuah pernyataan singkat yang dirilis kantor Benjamin Netanyahu pada Ahad (26/3/2023) malam. “Kita semua harus berdiri melawan penolakan,” tulis Netanyahu lewat akun Twitter resminya setelah kabar pemecatan Gallant dipublikasikan.
Langkah Netanyahu memecat Gallant meniupkan bara baru pada publik Israel yang telah menggelar demonstrasi selama tiga bulan terakhir untuk menentang langkah perombakan sistem peradilan negara tersebut. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di seluruh penjuru Israel pada Ahad malam. Dalam aksinya, mereka turut menyuarakan protes atas keputusan Netanyahu memecat Gallant.
Di Tel Aviv, para pengunjuk rasa memblokir jalan raya utama dan menyalakan api unggun besar. Sementara para demonstran yang berkumpul di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
Sejumlah media Israel mengatakan, para pemimpin dalam koalisi Netanyahu akan bertemu pada Senin (27/3/2023) pagi. Pada hari yang sama, masyarakat Israel bakal menggelar demonstrasi di luar gedung parlemen Israel atau Knesset.
Setelah kabar pemecatannya beredar, Yoav Gallant menyatakan, keamanan Israel tetap menjadi misi hidupnya. “Keamanan negara Israel selalu dan akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulis Gallant lewat akun Twitter-nya.
Gallant merupakan seorang mantan jenderal senior. Dia telah menyuarakan keprihatinan atas gelombang demonstrasi yang membekap Israel sebagai respons atas upaya pemerintahan Netanyahu merombak sistem peradilan di negara tersebut. Menurutnya, perpecahan masyarakat merusak moral militer dan membuat musuh Israel semakin berani. “Saya melihat bagaimana sumber kekuatan kita terkikis,” ujar Gallant.
Netanyahu tampaknya terusik dengan sikap Gallant. Menurut Menteri Informasi Israel Galit Distal Atbaryan, setelah menyuarakan keprihatinannya, Netanyahu memanggil Gallant ke kantornya. Pada momen itu Netanyahu menyampaikan bahwa dia tak lagi percaya pada Gallant. “Karena itu dia (Gallant) dipecat,” ungkap Atbaryan.
Pemerintahan Netanyahu dilaporkan akan mendorong pemungutan suara di Knesset pekan ini. Mereka menargetkan Knesset mengesahkan undang-undang (UU) yang akan memberikan pemerintah keputusan akhir atas semua penunjukan yudisial. Pemerintahan Netanyahu pun mendorong Knesset mengesahkan UU yang akan memberi parlemen wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi tinjauan yudisial atas UU.
Netanyahu dan sekutunya mengatakan rencana perundang-undangan itu akan mengembalikan keseimbangan antara cabang yudisial dan eksekutif. Selain itu, upaya perombakan sistem hukum tersebut dinilai bakal mengendalikan apa yang mereka lihat sebagai pengadilan intervensionis dengan simpati liberal.
Namun para kritikus mengatakan UU itu akan menghapus sistem check and balances Israel dan memusatkan kekuasaan di tangan koalisi pemerintahan. Mereka juga mengatakan bahwa Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, memiliki konflik kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
