REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tetap kuat dan tumbuh lima persen pada tahun 2023.
"Pemulihan yang lebih cepat di Tiongkok atau meredanya tekanan inflasi global dapat memperkuat permintaan ekspor Indonesia," kata Asisten Direktur Departemen Western Hemisphere IMF Cheng Hoon Lim dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Meski demikian, ia menuturkan terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan seperti pengetatan kondisi keuangan global secara tiba-tiba atau perlambatan global yang melemahkan neraca perdagangan dapat menekan rupiah.
Selain itu, intensifikasi ketegangan geopolitik dapat mengganggu rantai pasokan dan memperkuat tekanan inflasi. Harga komoditas dunia saat ini juga telah kembali normal di tengah pengaturan kebijakan yang lebih ketat.
Dengan begitu, Lim mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sedikit menurun dari capaian tahun 2022 sebesar 5,3 persen (yoy) lantaran didukung oleh harga yang tinggi untuk sebagian besar ekspor komoditas Indonesia.
"Kebijakan Indonesia yang masuk akal, berwawasan ke depan, dan terkoordinasi dengan baik membantunya menutup lingkungan global yang sangat menantang di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang sehat, penurunan inflasi, dan sistem keuangan yang stabil dan menguntungkan," ungkapnya.
Ia menilai capaian tersebut juga tak terlepas dari langkah otoritas Indonesia yang menggunakan ruang kebijakan moneter dan fiskal secara fleksibel untuk memperlancar penyesuaian ekonomi terhadap guncangan global yang signifikan. Hal tersebut membuat ekonomi Indonesia berada di posisi baik untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif secara berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia, menurut Lim, juga telah berhasil menekan defisit anggaran 2022 ke bawah level tiga persen dari produk domestik bruto (PDB), yakni tepatnya di level 2,4 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari jadwal.
Harga komoditas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang baru membantu meningkatkan penerimaan pajak. Kenaikan harga bahan bakar yang tepat waktu pada bulan September 2022 turut membantu membendung tagihan subsidi yang meningkat.
"Ke depan, kebijakan fiskal pada tahun 2023 harus tetap netral secara luas, sehingga memungkinkan Indonesia untuk terus memenuhi kebutuhan pembangunannya dengan tetap menjaga kredibilitas kebijakan," ujar Lim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika