REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir mencopot Kepala polisi distrik Tel Aviv, Amichai Eshed dan menugaskannya ke divisi lain. Pencopotan ini berlangsung karena polisi dinilai tidak bertindak tegas terhadap pengunjuk rasa yang memprotes reformasi peradilan.
Dilaporkan Times of Israel, Kamis (9/3/2023) Ben-Gvir mengatakan, polisi tidak bertindak tegas terhadap pengunjuk rasa yang telah berulang kali memblokir jalan raya utama, khususnya Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Menurut laporan, Ben-Gvir marah terhadap tindakan Eshed dan merasa polisi tidak mengikuti perintahnya.
Laporan televisi Israel mengeklaim, Eshed kesal dengan keputusan pencopotan ini. Kepala Polisi Israel Kobi Shabtai menandatangani keputusan untuk mencopot Eshad dan memindahkannya ke divisi pelatihan polisi.
Selama protes besar di Tel Aviv pekan lalu, Eshed dilaporkan sedang berlibur. Ketika itu, polisi menggunakan granat kejut dan meriam air untuk menghadapi pengunjuk rasa. Pada Kamis, aksi protes dibubarkan tanpa bentrokan besar atau penggunaan tindakan apa pun.
Pada Kamis pagi, pengunjuk rasa cadangan militer membarikade kantor Forum Kohelet di Yerusalem, yaitu sebuah wadah pemikir konservatif yang telah membantu menyusun perombakan peradilan. Dengan kawat berduri dan karung pasir, pengunjuk rasa menggantungkan spanduk bertuliskan "Kohelet mencabik-cabik Israel."
Keributan atas perombakan hukum yang diusulkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjerumuskan Israel ke dalam salah satu krisis domestik terburuknya. Penentangan telah melonjak dari seluruh masyarakat. Bahkan para pemimpin bisnis dan pejabat hukum berbicara menentang bahaya rencana tersebut.
Netanyahu dan sekutunya mengatakan, reformasi peradilan untuk mengendalikan pengadilan yang telah melampaui kewenangannya. Sementara para kritikus mengatakan, perombakan itu akan mengganggu sistem check and balances yang rumit dan menggeser Israel ke arah otoritarianisme.
Unjuk rasa direncanakan di seluruh negeri karena Netanyahu dan sekutunya telah berjanji untuk terus bergerak maju dengan serangkaian undang-undang yang akan mencabut kemampuan Mahkamah Agung untuk meninjau undang-undang. Reformasi peradilan itu juga memberikan kendali kepada politisi koalisi atas penunjukan yudisial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
