Selasa 07 Mar 2023 12:57 WIB

Aspebindo: Perlu Ada Evaluasi Aspek HSSE di Industri Migas

Ini berlaku bukan hanya untuk Pertamina tapi untuk seluruh pelaku industri migas.

Foto udara suasana depo Pertamina Plumpang dan rumah warga yang terbakar di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu (4/3/2023) (ilustrasi). Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai perlu ada evaluasi terkait aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE atau Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) bagi pelaku industri minyak dan gas bumi menyusul kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Foto udara suasana depo Pertamina Plumpang dan rumah warga yang terbakar di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu (4/3/2023) (ilustrasi). Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai perlu ada evaluasi terkait aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE atau Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) bagi pelaku industri minyak dan gas bumi menyusul kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) menilai perlu ada evaluasi terkait aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE atau Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) bagi pelaku industri minyak dan gas bumi menyusul kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.

"Saya rasa dengan berbagai insiden yang terjadi ini harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE. Ini berlaku bukan hanya untuk Pertamina tapi untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi," kata Ketua Umum Aspebindo Anggawira dalam keterangan di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

Anggawira menyebut selain di Depo Pertamina Plumpang, dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada enam kilang dan atau depo PT Pertamina yang terbakar. Menurut dia, meski Pertamina telah bergerak cepat untuk menanggulangi insiden kebakaran, utamanya terkait korban, hal itu merupakan prosedur mitigasi standar ketika kecelakaan terjadi.

"Namun demikian, perlu ada yang namanya evaluasi sehingga terobosan yang bisa menguatkan aspek HSSE. Jangan sampai kejadian ini bisa terulang kembali. Perlu diperhatikan jika insiden ini terjadi kembali bagaimana prosedur penyelamatan sebagai standarnya untuk meminimalisir dampaknya," kata Sekjen BPP Hipmi itu.

Anggawira menekankan perlunya zona penyangga atau buffer zone di setiap depo bahan bakar minyak (BBM). Terlebih, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar.

Ia mengatakan buffer zone juga merupakan sabuk pengaman dan bagian dari aspek HSSE di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan terbakar. Lahan di sekeliling lokasi depo BBM bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari solusi menyusul kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang yang menyebabkan korban jiwa. Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan penduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Pertamina siap memindahkan Terminal BBM (TBBM) Plumpang di Koja, Jakarta Utara ke tanah milik Pelindo.

"Kami sudah rapat bahwa TBBM (Plumpang) akan kita pindahkan ke tanah milik Pelindo," ujar Erick.

Lahan untuk relokasi depo BBM disebut akan siap dibangun akhir 2024.

 

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement