Senin 06 Mar 2023 16:45 WIB

Dewan Usul ke Pemprov DKI Lebih Urgen Relokasi Warga daripada Depo Pertamina

Menurut Gembong, relokasi warga itu urusan Pemprov DKI, depo wewenang pusat.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Foto udara permukiman padat penduduk terdampak kebakaran yang berdempetan dengan Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).
Foto: Republika/Fakhtar Khairon Lubis
Foto udara permukiman padat penduduk terdampak kebakaran yang berdempetan dengan Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengutamakan relokasi warga terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (4/3/2023) malam WIB. Relokasi warga dinilai lebih urgen dibandingkan memindahkan Depo Pertamina.

"Langkah paling bijak bagi Pemprov DKI adalah relokasi warga agar mereka juga bisa menempati rumah yang layak dan statusnya jelas," kata Gembong kepada Republika.co.id di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Gembong berujar, mengenai adanya opsi relokasi depo yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (5/3/2023), hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut dia, fokus Pemprov DKI seharusnya kepada kepentingan warga.

"Kalau menurut saya itu soal hitungan ekonomis. Kalau relokasi depo kan urusan negara artinya urusan pemerintah pusat, kalau relokasi warga itu urusan Pemprov jadi mesti pisah-pisah dulu. Saat ini yang paling mendesak adalah merelokasi masyarakatnya. Kalau relokasi depo kan bukan satu bulan dua bulan (waktunya)," ungkapn Gembong.

Dia juga meminta Pemprov DKI untuk segera menyediakan rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi warga terdampak kebakaran, yang harus direlokasi dari tempat tersebut. Pasalnya, dalam posisi masyatakat kesulitan, memang yang harus utama diselamatkan adalah masyarakat.

"Iya rusun, yang dimiliki Pemprov kan rusun. Jadi dengan kewenangannya, Pemprov bisa mengalokasikan rusun bagi warga terdampak agar mereka merasa diorangkan," tutur Gembong.

Pada Ahad, Presiden Jokowi meminta PT Pertamina dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera memutuskan solusi terkait insiden kebakaran di Depo Plumpang. Hal mengingat buffer zone atau wilayah penyangga di kawasan tersebut sudah tidak layak karena arena sekitar depo sudah menjadi permukiman penduduk.

"Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi saat meninjau warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Solusi tersebut bisa dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke daerah reklamasi atau merelokasi penduduknya ke daerah lain. Jokowi pun menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi hal utama. "Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement