REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah all out mendukung GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan. Termasuk program percepatan sawit rakyat yang harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit.
“Presiden, wapres, dan menteri all out mendukung GAPKI untuk menjaga industri sawit nasional. Termasuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat,” kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI GAPKI di Istana Wapres, Jumat 3/3).
Syahrul menegaskan, sawit terus menjadi penopang dan andalan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global. Komoditas strategis nasional ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, angka sementara), kata Mentan, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp 640,56 triliun atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp 622,37 triliun (97,16 persen).
Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp 468,64 3 triliun (75,30 persen).
“Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan di antaranya kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat,” kata Syahrul bangga.
Menurut Syahrul, kontribusi kelapa sawit tersebut ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar (ha), di mana sekitar 6,9 juta ha merupakan milik pekebun sawit rakyat. “Namun kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas dan capaian peremajaan,” katanya.
Syahrul mengatakan kemitraan antara perusahaan kelapa sawit besar (swasta dan BUMN) dengan perkebunan rakyat harus diperkuat. Kemitraan ini akan mendorong peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. “GAPKI harus dapat mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut,” kata Mentan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
