Rabu 01 Mar 2023 22:09 WIB

Otorita Minta Siapapun Presidennya Harus Lanjutkan Pembangunan IKN

Ada lima tahap pembangunan IKN Nusantara sampai 2045.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya (batik coklat) dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/3).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya (batik coklat) dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memakan waktu yang tak sebentar. Setidaknya, ada lima tahap pembangunan sampai 2045.

Sehingga, ia meminta adanya kesinambungan pembangunan IKN Nusantara oleh presiden yang terpilih berikutnya. Khususnya dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Baca Juga

"Kita memang harus betul menaruh perhatian terlepas dari perkembangan dinamika politik yang akan terjadi ya dalam dua tahun ke depan, tapi kalau kita sudah pahami bahwa ini amanat undang-undang, siapapun presidennya harusnya menjalankan undang-undang," ujar Achmad dalam sebuah diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/3/2023).

Jelasnya, dalam UU 3/2022 terdapat lima tahapan pembangunan yang dirancang, mulai dari 2022 sampai dengan 2045. Tahap pertama yang tengah berlangsung pada 2022-2024 dibagi dalam tiga alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu.

Selanjutnya, berlangsung pada 2024-2029, di mana infrastruktur utama ditargetkan telah siap dihubungkan ke kawasan baru. Tahap ketiga pada 2030-2034, di mana sejumlah infrastruktur ditargetkan telah rampung seperti angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan instalasi pengolahan air minum (IPAM).

Tahap keempat, pada 2035-2039 dengan dimulainya perkembangan di bidang pendidikan dan kesehatan. Terakhir pada 2040-2045, yang diharapkan pengembangan IKN telah mencapai pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang stabil.

"Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan memang lebih kepada bagaimana sesuatu yang imajinasi kita sesuatu yang baik, tinggi atau jauh ke depan, tapi kita bisa melakukannya, tentunya dengan komitmen kerjasama bersama dari seluruh elemen masyarakat," ujar Achmad.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023). Ia mengatakan, progres pembangunan IKN saat ini baru mencapai 14 persen.

Nantinya, terdapat 36 rumah menteri yang akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Jokowi menargetkan, pembangunan rumah tapak untuk para menteri akan rampung pada Juni 2024 mendatang.

Jokowi ingin menekankan optimisme dari pembangunan Ibu Kota Nusantara yang sudah dimulai, baik infrastruktur perkantoran dan juga rumah jabatan. Karena itu, ia meminta agar tak ada pihak yang masih meragukan pembangunan IKN.

"Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu ya lapangannya sudah bergerak seperti ini karena ini memang bukan proyek dua tahun atau lima tahun. Ini bisa 10-15 tahun, sama seperti kota-kota di negara yang lain yang pindah itu," ujar Jokowi.

 

photo
Peraturan Pendanaan Ibu Kota Negara Baru - (tim infografis republika.co.id)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement