REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) mendukung upaya pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dalam menekan laju inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
"Dalam menjaga keterjangkauan harga pengalaman ini yang menunjukkan adalah kita mesti punya pasokan atau program pemerintah sekarang mengatakan kita perlu ketahanan pangan," kata Aida dalam kegiatan GNPIP dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dipantau virtual di Jakarta, Jumat (24/2/2024).
Dalam acara yang mengusung tema Sinergi dan Inovasi Untuk Ketahanan Pangan Nasional Melalui Program Sumsel Mandiri Pangan itu, Aida menuturkan diperlukan ketersediaan pasokan yang memadai atau ketahanan pangan agar bisa menjaga keterjangkauan harga pangan.
Jika tidak ada ketahanan pangan, maka masalah klasik pangan yakni saat panen, harga pangan jatuh dan barang banyak, namun jika tidak musim panen barang kurang sehingga harga pangan melonjak.
Masalah klasik itu juga meliputi distribusi pasokan yang tidak merata di daerah. Untuk itu, Aida mengatakan jika bisa memastikan ketersediaan pasokan maka dapat melakukan stabilisasi harga dengan baik.
GNPIP terus bersinergi dengan seluruh pihak dan lembaga untuk menekan laju inflasi. Dalam menekan laju inflasi, ada empat pilar yang menjadi fokus yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
GNPIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
"Kita komunikasikan upaya ini semua kepada seluruh masyarakat sehingga pada akhir tahun inflasi volatile food atau pangan bergejolak tadi menurun menjadi 5,6 persen dan di Januari ini sekitar 5,7 persen," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran pemerintah daerah untuk mengantisipasi ancaman persoalan pangan dengan menjaga pasokan dan harga di wilayahnya masing-masing.
Menurut Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2), salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan menjalin kolaborasi antargubernur untuk menyuplai pasokan dan stok pangan satu sama lain.
"Misal dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan. Jangan sampai yang terjadi pasokannya enggak ada. Jaga pasokan, jaga harga," kata Jokowi dalam acara itu yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
