REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Jawa Tengah menyiapkan strategi pengaturan pola tanam guna mendukung suplai dan ketersediaan stok komoditas pangan. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk menekan inflasi yang disebabkan oleh harga komoditas pangan strategis seperti beras.
Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, usai memimpin Rakor dan Evaluasi Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura, di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah, kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (14/2/2023).
Dari rakor dan evaluasi ini terungkap, masalah pertama yang berhasil teridentifikasi dari sektor tanaman pangan ini adalah luas panen yang memang tidak merata di Jateng.
Maka upaya-upaya untuk menjawab persoalan ini harus segera dilakukan agar persoalan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. “Strategi yang harus disiapkan dengan mengatur pola tanam untuk mengontrol suplai dan ketersediaan komoditas beras,” tegasnya.
Saat ini, kata gubernur, sebaran produktivitas padi juga belum merata di kabupaten/kota. Sedangkan produktivitas padi di Jateng rata-rata berada di angka 56,37 kuintal per hektare atau sekitar 5,6 ton per hektare.
Menurut dia produktivitas ini masih terlalu kecil. Karena problemnya ada di kualitas benih yang kurang bagus dan pemupukan yang kurang. Maka dengan strategi pengaturan pola tanam akan memudahkan pemerintah untuk melakukan pemetaan.
Baik terkait luas lahan, berapa jumlah petani, masa tanam, dan berapa jumlah panennya. Sehingga akan bisa diprediksi seandainya terjadi situasi buruk dan berakibat pada stok dan ketersediaan komoditas beras.
“Terlebih jika seluruh data terkait pertanian pangan ini bisa terdigitalisasi semua dengan rapi, sehingga cara bertindaknya juga akan semakin mudah,” tambahnya.
Orang nomor satu di Provinsi Jateng ini juga menegaskan, Kartu Tani sebenarnya sudah bisa mendata berapa jumlah petani dan berapa luasannya dan tinggal mengolah data-datanya.
Distanbun mencatat alokasi pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk urea, pupuk NPK, dan NKP (+) di Jateng mencapai 1.165.609 ton. Sementara untuk kebutuhannya 2.011.477,66 ton.
Selain itu, tantangan produktivitas juga dipengaruhi perubahan iklim. Faktor ini membuat situasi pertanian berubah dan tanaman terserang Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) hingga menurunkan produktivitas.
“Maka apa yang mesti kita lakukan, di beberapa tempat juga mulai kami dorong untuk menggabungkan dengan penggunaan pupuk organik,” katanya.
Persoalan pupuk menjadi perhatian. Ganjar mengatakan, tak hanya daerah namun pemerintah pusat juga harus segera mengambil kebijakan. Di antaranya dengan intervensi membeli hasil pertanian.
Sebab tidak mungkin jika produk pertanian khusus pangan tidak diintervensi oleh pemerintah. Artinya pemerintah harus turun tangan untuk menangani persoalan pupuk ini.
Di sisi lain, terkait dengan strategi pola tanam ini akan dikomunikasikan dengan para petani. Sebab upaya-upaya untuk mengatasi persoalan kelangkaan beras, juga membutuhkan dukungan dari para petani.
"Kami coba komunikasikan pola tanam dengan petani, agar mau dan di hilirnya pedagang beras juga kita ajak komunikasi agar semua bisa menjaga bersama-sama. Karena panen kita yang pertama juga terserap ke provinsi lain,” tegasnya.
Selain pola tanam, Ganjar juga akan mendorong pengembangan benih unggul, menggandeng lembaga riset yang ada seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan semua harus yakin Indonesia mampu mewujudkan kemandirian pangan dengan benih unggul.
Ada banyak lembaga riset di Kementerian Pertanian, ada BRIN dan sebagainya. Maka ia mengajak untuk membuat benih unggul. "Indonesia mestinya punya benih unggul sendiri. Kalau itu bisa terjadi maka soal pangan ini akan beres,” kata dia.
Sementara itu, hadir dalam rapat tersebut, antara lain Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, Kepala Distanbun Supriyanto, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Diyah Lukisari. Selain itu juga hadir perwakilan Bulog dan BUMD terkait.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
