REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut pada 2022. Pondasi perekonomian pun masih kuat. Dengan demikian, kata dia, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,3 persen year on year (yoy) pada tahun lalu.

"Konsumsi, investasi, dan ekspor menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Ia melanjutkan, konsolidasi fiskal berjalan lebih cepat dari target perkiraan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah kembali ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni 2,38 persen dari PDB. Lalu pada 2022, pemerintah menganggarkan senilai Rp 455,62 triliun untuk program PC-PEN yang terserap sebesar 91 persen atau Rp 414,5 triliun dengan fokus pemulihan konsumsi masyarakat dan investasi.

“Inflasi tetap terkendali 5,51 persen pada 2022. Ini hasil koordinasi usaha ekstra pemerintah pusat dan daerah, serta peran Kementerian Dalam Negeri juga sangat penting,” jelas dia.

Tingkat pengangguran pun menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022. Kemudian, penurunan kemiskinan menjadi 9,54 persen pada Maret 2022.

Pada 2021, sambungnya, pemerintah menganggarkan Rp 744 triliun untuk program PC- PEN. Anggaran itu difokuskan untuk reformasi ekonomi dan penanganan Covid-19 varian Delta yang terserap senilai 88 persen atau Rp 655,1 triliun.

Lalu, pada 2020, pemerintah menganggarkan Rp 695,2 triliun guna berbagai kebijakan luar biasa di sektor riil. Realisasinya senilai Rp 575,8 triliun atau 83,2 persen.

Airlangga menyebutkan, ada pelajaran yang bisa dipetik dari penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, di bawah satu kemudi Presiden Joko Widodo, kombinasi rem dan gas terbukti optimal dengan berani ambil risiko namun terukur.

Kedua, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan keleluasaan yang bertanggung jawab pada periode krisis pandemi Covid-19. Dukungan tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat miskin namun juga golongan menengah ke atas. "Ketiga, data availability dan quality berperan penting dalam perumusan kebijakan," tuturnya.

Keempat, koordinasi intensif pemerintah pusat dan daerah serta pelibatan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, perumusan program kementerian dan lembaga tidak boleh lagi business as usual.

"Berikutnya, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Terakhir, pandemi Covid-19 turut melahirkan inovasi seperti pembuatan Vaksin Merah Putih,” jelas Airlangga. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika