REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Prof Arief Anshory Yusuf meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat sejumlah strategi. Agar fenomena positif penurunan angka kemiskinan Jawa Barat, yang turun sebesar 17.360 orang, pada Maret-September 2022 lalu berlanjut konsisten.
Menurut Prof Arief Anshory mengatakan penurunan kemiskinan sebesar 17 ribuan orang di Jabar paling besar dibandingkan provinsi lain hal yang tergolong wajar. Karena, jumlah penduduk miskin di Jabar tercatat masih kedua terbesar setelah Jawa Timur sebanyak 4,07 juta orang.
“Penurunan kemiskinan ini (Maret 2022-September 2022) hanya minimal dan harus dilihat dalam konteks yang lebih panjang,” ujar Prof Arief kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
Prof Arief menjelaskan, sejumlah program yang dibuat Gubernur Jabar Ridwan Kamil seperti Petani Milenial, One Pesantren One Product, kebijakan penetapan struktur skala upah bagi buruh hingga upaya menurunkan jumlah desa tertinggal harus ditunggu secara jangka panjang untuk melihat dampak positifnya.
Secara teori, kata dia, strategi sektor ketenagakerjaan seperti struktur skala upah yang lebih adil tentu akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Apalagi, kemiskinan Jabar banyak di perkotaan.
"Tapi apakah strategi ini sudah bekerja dan berdampak terhadap penurunan kemiskinan, kembali harus dibuktikan. Fakta tidak adanya desa tertinggal tentu membantu penurunan kemiskinan, tapi harus dilihat dinamikanya,” katanya.
Pihaknya menilai jika strategi penurunan angka kemiskinan bisa terus terjadi maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus fokus pada strategi pengentasan kemiskinan di perkotaan. Alasannya, masyarakat yang paling terdampak krisis Covid-19 dan belum pulih secara ekonomi paling parah terjadi di perkotaan.
“Apa yang harus dilakukan? Fokus ke strategi di perkotaan, kemiskinan di Jabar itu diperkotaan, juga the hardest-hit karena krisis Covid-19 dan belum pulih krisis kemiskinannya,” tuturnya.
Dia menggaris bawahi empat hal yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengentaskan angka kemiskinan. Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengurangi mis-targeting bantuan sosial agar tidak terjadi kebocoran; kedua memperkuat regulasi investasi yang memihak tenaga kerja bukan investor.
Lalu ketiga, melakukan proteksi daya beli penduduk miskin perkotaan jabar dengan memperlancar supply chain produk-produk bahan pokok agar harganya terjangkau. “Keempat, program-program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan evaluasi dengan baik dan ilmiah, yang gak berdampak hentikan, yang jalan di upscale,” tuturnya.
Menurutnya fakta adanya penurunan angka kemiskinan pada 2022 lalu harus menjadi momentum agar Jawa Barat melahirkan program-program yang berdampak besar dan terukur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
