REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti implementasi program pupuk bersubsidi dan solar untuk nelayan. Menurutnya, implementasi program itu masih relatif kurang sehingga berbuntut pada kinerja sektor perikanan.
"Tidak siapnya regulasi tentang pupuk subsidi, padahal kami Komisi IV membela mati-matian agar itu (regulasi pupuk subsidi) Kementerian Pertanian ditarik ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan tradisional tahun 2022. Ini menyebabkan di lapangan tidak ada pasokan pupuk bersubsidi untuk tambak sehingga proses produksi perikanan terhambat," ujar Sudin dalam rapat kerja DPR bersama KKP yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Sudin menuturkan, kurangnya solar bersubsidi di berbagai daerah berimbas pada nelayan kecil kesulitan melaut, khususnya di wilayah kepulauan dan sentra-sentra nelayan. Guna menyelesaikan persoalan tersebut, Sudin mengatakan, pemerintah kabupaten (pemkab) dapat berpartisipasi dengan menyiapkan lahan kosong, kemudian bekerja sama dengan investor untuk pembangunan stasiun pengisian solar untuk nelayan.
"Jangan semua pakai uang pemerintah," tegasnya.
Sebelumnya, KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Sedangkan untuk skala industri, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas.Kemudian, pemerintah juga terus mendorong pihak swasta dan koperasi untuk bisa membangun SPBU nelayan, serta terus membangun sistem soal kepemilikan kapal perikanan sehingga proses penyaluran BBM bisa lebih cepat dan lebih tepat sasaran dengan tahapan yang lebih sederhana dan mudah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
