REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) ikut mengurusi persoalan inflasi secara bersama-sama. Langkah itu dilakukan layaknya mengurus persoalan pandemi Covid-19.
"Berkaitan dengan inflasi, sekali lagi saya minta secara rutin pada saat sama, pada saat kita mengerjakan urusan Covid-19, semua bisa bekerja bareng-bareng, bekerja bersama-sama. Kami harapkan juga urusan inflasi bisa kita keroyok bareng," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang APBN 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/1/2023).
Dia menekankan, inflasi tahun 2023 sedapat mungkin harus ditekan di bawah lima persen. Menurut Jokowi, setelah melakukan peninjauan ke berbagai pasar, ia melihat ada stabilitas harga kebutuhan pokok sehingga ada peluang untuk menekan inflasi.
"Saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama. Sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi Covid-19 terjadi di negara kita," ujar Jokowi.
Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi meminta industri jasa keuangan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2023 dan melanjutkan kebijakan yang mampu memperkuat resiliensi saat badai pandemi Covid-19.
"Presiden yang memberikan arahan sangat jelas bahwa seharusnya kita dapat menjaga terus momentum perkuatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan dan dengan berbagai pelajaran bagaimana menyelesaikan tantangan yang berat selama pandemi," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan.
Jokowi pada Senin pagi WIB, menerima jajaran Dewan Komisioner OJK dan perwakilan dari industri jasa keuangan. Mahendra mengatakan, OJK menjelaskan kepada Jokowi mengenai persiapan menjelang pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan digelar awal Februari 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
