REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri diketahui menugaskan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk melakukan safari politik ke sejumlah partai politik. Perkembangannya, Puan diketahui sudah melaporkan hasil kunjungannya kepada Megawati.
"Roadshow yang dilakukan oleh Mbak Puan itu dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum, kan gitu. Mbak Puan kan sudah roadshow menghadap ketemu para ketua-ketua partai, itu sudah direkap dan masuk kepada Ibu Ketua Umum," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP, Bambang Wuryanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1) malam.
Puan beserta jajaran DPP PDIP diketahui sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Terakhir adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Nah nanti soal kerja sama antarpartai, itu tentu Ketua Umum juga yang putusin," ujar Bambang.
Safari politik PDIP yang dipimpin Puan disebutnya akan kembali terlaksana usai rangkaian perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-50 partai berlambang kepada banteng itu. Partai Amanat Nasional (PAN) akan jadi destinasi safari berikutnya.
"Terdekat ke PAN. Nah belum ada perintah (jadwal pertemuannya), perintahnya ya nanti setelah HUT saja dilanjutin," ujar Bambang.
Kendati demikian, ia tak menjawab pasti apakah laporan tersebut akan menjadi pertimbangan Megawati dalam menentukan koalisi dan calon presiden (capres) yang akan diusung PDIP.
"Maybe, maybe, mungkin (jadi bahan pertimbangan). Saya tidak tahu, mungkin, kita kan hanya menjalankan perintah," jawab Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kerja sama politik menjadi sebuah keniscayaan bagi pihaknya untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut sudah dilakukan dengan sangat baik saat Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden.
PDIP, jelas Hasto, mengedepankan etika politik dalam menjalin koalisi dengan partai politik lain saat pemerintahan Megawati dan Jokowi. Hal tersebut juga menjadi poin penting pihaknya dalam menjalin koalisi untuk Pemilu 2024.
"Kita mengedepankan etika politik, kerja sama yang saling menghormati, tidak pernah nusuk dari belakang, itu kan yang dibagun oleh budaya PDI Perjuangan," ujar Hasto dalam konferensi pers mengenai Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju 2023, Jumat (30/12).
Koalisi yang ingin dibangun PDIP adalah kerja sama politik yang mengedepankan etika politik dan senafas dengan kehendak rakyat. Ia juga memberikan pandangannya terkait manuver politik yang disebutnya lumrah dilakukan jelang kontestasi nasional.
"Sikap PDI Perjuangan terhadap berbagai manuver politik, ya manuver ya suatu hal yang biasa, selama manuver itu bagi kepentingan bangsa dan negara dalam dialog-dialog politik. Itulah wajah demokrasi kita, dulu kita tidak bisa lakukan pada zaman Pak Harto," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
