REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta penanganan perubahan iklim harus bergerak maju. Hal ini seiring penanganan berbagai tantangan global lainnya, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang tinggi bidang lingkungan dan memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim, diantaranya melalui tiga sektor. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan target penurunan emisi Indonesia dalam Enhanced Nationally Determined Contributions menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
“Peningkatan target tersebut didasarkan pada beragam kebijakan nasional terkait perubahan iklim, seperti penerapan pajak karbon, upaya mencapai FOLU Net Sink 2030, mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta inisiasi program biodiesel B40. Maka itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai target tersebut,” ujarnya melalui Live Streaming di kanal Youtube Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Jumat (30/12/2022).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan secara langsung anugerah penghargaan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER 2022 kepada 51 perusahaan peringkat PROPER EMAS
Menurutnya dukungan multipihak dan multisektor dalam paradigma kolaborasi dan kerja sama, termasuk dari dunia usaha, sangat diperlukan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
“Partisipasi aktif dunia usaha dalam aksi-aksi nyata mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan berkelanjutan, sangat dinantikan,” ucapnya.
Kedua, menurut Wapres, pemerintah berupaya memotivasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemberian penghargaan PROPER. Dari tahun ke tahun, Wapres melihat terdapat peningkatan baik dalam jumlah maupun peringkat. Artinya, semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kontribusi dalam pengelolaan lingkungan hidup.
“Saya harap perusahaan level hijau dan emas persentasenya akan lebih banyak lagi,” ucapnya.
Wapres menuturkan bagi perusahaan yang masih berada level hitam dan merah, Wapres meyakini seluruhnya dapat mengejar ketertinggalan dengan merujuk pada praktik-praktik terbaik untuk memenuhi standar lingkungan.
Ketiga, Wapres menyampaikan bahwa telah terjadi penghematan upaya efisiensi pengelolaan lingkungan yang mencapai Rp 126 triliun atau naik 23 persen dari 2021. Termasuk digulirkannya dana sebesar Rp 1,89 triliun khusus pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan.
“Dana-dana yang digulirkan akan terus mendorong tumbuhnya wirausaha dan mendukung masyarakat semakin berdaya,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berharap setiap perusahaan dapat terus meningkatkan kontribusinya lingkungan yang lebih baik dan hijau.
“PROPER dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, terus berkembang dan mengalami proses perbaikan secara berkelanjutan, sesuai dengan perkembangan di tengah masyarakat, menurut kebutuhan dan menurut perkembangan ilmu pengetahuan,” ucapnya.
Penilaian PROPER, lanjut Siti dilakukan oleh Dewan Pertimbangan PROPER yang impartial, independent, beranggotakan dari unsur akademisi, dan tokoh masyarakat dengan variabel penilaian yang berkembang dari tahun ke tahun yang disusun secara konseptual.
“Dari tahun ke tahun atau dalam dua-tiga tahun terdapat pengembangan variabel penilaian yang dibangun, seperti misalnya setelah sebelumnya dipakai variabel penilaian dalam kerangka Life Cycle Analysis, Inovasi Sosial, dan Social Return on Investment (SROI), maka pada tahun ini berkembang kepada variabel dalam kriteria penilaian PROPER yaitu dalam kerangka Green Leadership,” ucapnya.
Jumlah peserta Program PROPER 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 607 perusahaan peserta baru, meningkat sebesar 23 persen dari 2021 sebesar 2.593 perusahaan menjadi 3.200 perusahaan pada 2022.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
