REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN--Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha mengapresiasi peran kader kesehatan yang ada di tingkat desa dalam mendukung pemerintah kabupaten (pemkab) setempat menekan angka stunting di daerahnya.
Berkat peran dan partisipasi para kader kesehatan, upaya untuk menekan angka gagal tumbuh kembang pada anak di Kabupaten Semarang terus berprogres dan menunjukkan hasil yang menggembirakan.
"Angka prevalensi stunting kita terus menurun, karena kader kesehatan di tingkat desa semua bergerak," ungkap Ngesti saat menyerahkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), di aula Kantor Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak dan Pemkab Semarang berkomitmen menurunkan angka stunting dengan dukungan pemerintahan desa dan instansi lainnya.
Kerja sama semua pihak diharapkan dapat memaksimalkan upaya untuk menekan angka stunting, agar di Kabupaten Semarang nantinya tidak ditemukan lagi kasus gagal tumbuh kembang pada anak ini atau 'zero' stunting.
“Terima kasih kepada para kader kesehatan di desa yang telah bekerja keras dan turut mendukung Pemkab Semarang untuk bersama- sama menangani kasus stunting di wilayahnya masing- masing," tegas bupati.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, Dwi Saiful Noor Hidayat menambahkan, upaya Pemkab Semarang dalam menurunkan angka stunting sudah menunjukkan progres yang menggembirakan.
Ia bahkan menyebut ada penurunan signifikan jika dibandingkan dengan 2021 lalu. Berdasarkan data penimbangan badan serentak balita usia 0 - 59 bulan pada setiap Agustus, angka prevalensi stunting Kabupaten Semarang tahun ini tercatat 4,61 persen.
Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,49 persen atau sebanyak 520 balita. "Dinkes terus berupaya menangani kasus stunting hingga serendah mungkin bahkan sampai zero," tegasnya.
Tahun ini, lanjut Syaiful, ada program PMT bergizi kepada 3.284 balita untuk mempercepat penurunan angka stunting. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp 1,6 miliar dan berasal dari pergeseran anggaran dalam APBD 2022. “Ini langkah percepatan agar angka stunting terus menurun," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Banyukuning, Setyo Utomo mengatakan, Pemerintah Desa Banyukuning telah menganggarkan dana penanganan stunting dalam APBDes.
Pada awal kondisi, ada 68 balita yang masuk kategori stunting di desanya. Berkat kerja sama dengan kader kesehatan desa, pemdes dan unsur masyarakat desa lainnya, saat ini hanya tinggal lima balita dan ada dua dusun yang berstatus zero stunting.
Pemdes Banyukuning menyediakan anggaran hingga Rp 60 juta untuk kegiatan di 13 pos pelayanan terpadu (posyandu), salah satunya untuk penanganan stunting. "Setiap tahun terus diupayakan untuk menambah anggaran itu,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
