REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah sedang menghitung dan membahas subsidi untuk kendaraan listrik. "Kita sedang hitung dan bicarakan. Kita membangun ekosistem," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Luhut mengatakan bahwa terkait subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik, Thailand dan Vietnam menjadi tolak ukur (benchmark). Penggunaan kendaraan listrik menimbulkan berbagai dampak positif, salah satunya mampu memperbaiki kualitas udara menjadi lebih bersih.
"Jadi kita jangan sampai kalah, ini tidak boleh dilihat hanya satu sisi namun harus dilihat secara komprehensif," katanya.
Karena itu subsidi bagi kendaraan listrik di Indonesia juga tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain. "Berapa banyak subsidi? Kita tidak boleh berbeda jauh dengan negara-negara lain, karena itu akan merugikan Indonesia," ujar Luhut.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sedang mengkaji berbagai aspek untuk memberikan insentif bagi transisi dan konversi mobil, motor, dan angkutan umum dari konvensional ke berbasis listrik.
Pemerintah terus menerus melakukan rapat tentang pengembangan mobil listrik ini. Bagaimana memikirkan tentang insentif agar Indonesia nanti jangan hanya menjadi market di kawasan Asia. Indonesia menuju kepada penyesuaian lingkungan itu.
Moeldoko mengatakan insentif memang diperlukan untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik. Thailand dan Vietnam telah menerapkan insentif bagi industri kendaraan listrik untuk mempercepat pertumbuhan kendaraan yang diklaim ramah lingkungan itu.
Bahkan, kata Moeldoko, besaran insentif tersebut sudah dirumuskan oleh jajaran pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
