Kamis 10 Nov 2022 00:25 WIB

Butuh Rp 3,2 T, KAI Janji Itu Jadi Pembengkakan Biaya KCJB Terakhir

Perhitungan dilakukan sesuai dasar perhitungan yang sudah dilakukan dengan BPKP.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Agus Yulianto
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memberikan paparannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo memberikan paparannya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pemimpin konsorsium BUMN proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memohon dukungan pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk memenuhi pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar Rp 3,2 triliun. Penetapan pembengkakan biaya tersebut berdasarkan asersi satu dan dua oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu sebesar 1,45 miliar dolar AS.

"Kalau PMN diberikan Desember 2022 maka kami meyakinkan tidak ada penambahan pembengkakan biaya lagi dan proyek akan selesai pada pertengahan 2023," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI, Rabu (9/11/2022).

Didiek memastikan, perhitungan tersebut dilakukan sesuai dasar perhitungan yang sudah dilakukan dengan BPKP. Jika PMN tersebut diberikan, Didiek menegaskan, dukungan PMN dapat mengejar target uji coba operasi pada Juni 2023.

"Sehingga, kalau ini dicairkan Desember 2022, maka proyek berjalan baik dan uji coba akan kami laksanakan sesuai target," ucap Didiek.

Bahkan dalam jadwal menuju uji coba Juni 2023, Didiek mengatakan, pada 16 November 2022 juga akan dilakukan G20 showcase. Dalam kegiatan tersebut, dia mengatakan, akan dilakukan uji dinamis dari Tegalluar hingga Cikopo yang akan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping secara virtual di Bali.

Didiek menegaskan, PMN pembekakan biaya proyek KCJB tersebut memenuhi 25 persen ekuitas pihak Indonesia. "Ini dalam rangka menjaga keberlanjutan PSN KCJB dan sesuai dukungan pemerintah," ucap Didiek.

Dia mengakui, saat ini, diperlukan kepastian pendanaan dan dukungan pemerintah atas pembengkakan biaya tersebut. Jika tidak mendapatkan kepastian, Didiek menyebut, akan berpengaruh kepada kondisi arus kas pada kontraktor untuk menyelesaikan proyek tersebut pada Juni 2023.

"(Jika tidak ada kepastian pendanaan), proses pembangunan dapat kembali mengalami perlambatan atau terhenti," ujar Didiek.

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi memastikan, saat ini, teknologi dan sistem signal sudah berjalan sesuai progres. Dwiyana mengatakan, jika pendanaan didapatkan maka pembangunan dapat dimaksimalkan dan dapat mengejar target uji coba pada Juni 2023.

"Setelah pembangunan proyek selesai pada 30 Juni, investasi ini dapat dikembalikan sesuai studi kelayakan setelah 38 tahun," ucap Dwiyana.

Sementara untuk proses G20 show case pada 16 November 2022, Dwiyana mengatakan saat ini uji coba yang sudah siap dilakukan untuk infrastruktur sepanjang 16 kilometer. Untuk itu uji dinamis kereta yang dapat dilakukan sepanjang 16 kilometer dari tegalluar hingga Cikopo.  kilometer.

Dwiyana menambahkan, pembekakan biaya muncul karena beberapa kendala. Salah satunya kendala pembebasan lahan. Dwiyana menyatakan initial budget disusun pada 2015 namun pengadaan lahan dilakukan pada 2016 sampai 2021 sehingga ada eskalasi harga.

Lalu juga terkait pandemi, Dwiyana menuturkan kondisi tersebut membuat progres konstruksi menjadi lambat. "Ini membuat adanya peningkatan biaya proyek," tutur Dwiyana.

Selain itu, pembekakan biaya juga disebabkan adanya kendala geologis dan perubahan desain. Begitu juga dengan kendala perpajakan dan arus kas dan budgeting.

Dwiyana menambahkan, saat ini juga sudah dilakukan pembahasan harga tiket KCJB. Dia menyebut jarak terjauh tiket KCJB bisa mencapai Rp 250 ribu.

"Namun, berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan meminta agar harga tertinggi Rp 250 ribu selama tiga tahun pada masa awal lalu selanjutnya baru ada eskalasi harga," ungkap Dwiyana.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement