REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina menegaskan komitmennya dalam pencapaian Net Zero Emissions (NZE) di Indonesia pada 2060 dengan prinsip keterjangkauan dan kewajaran. Guna mencapai aspirasi tersebut, Pertamina mengembangkan sejumlah strategi yang diterjemahkan dalam dua pilar utama dan tiga enabler.
Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Atep Salyadi Dariah Saputra mengatakan, kedua pilar utama tersebut antara lain dekarbonisasi kegiatan usaha dan pengembangan bisnis hijau baru. Sedangkan tiga enabler yang akan mendukung rencana Pertamina dalam mendorong Net-Zero Emission, pertama ialah mengembangkan standar penghitungan karbon yang telah disetujui oleh peraturan nasional dan internasional, serta penerapan Harga Karbon Internal Pertamina.
Kedua, membangun organisasi keberlanjutan yang akan mengawasi bisnis Pertamina berada di jalur yang benar untuk tujuan Net Zero Roadmap-nya. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan untuk sepenuhnya mendukung target dan komitmen NZE nasional.
“Sebagai perusahaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pilar pencapaian net zero emisi di Tanah Air, dengan prinsip keterjangkauan dan kewajaran,” ujar Atep Salyadi Dariah Saputra saat dialog bertajuk Commitment on Net Zero Emission, bagian dari rangkaian acara Road to G20: SOE International Conference: ”Driving Sustainable & Inclusive Growth”, yang di selenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua-Bali, Selasa (18/10/2022).
Salyadi mengatakan, Pertamina menargetkan pengurangan Karbon Dioksida (CO2) hingga 81,4 juta ton pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan pada tahun 2030 penurunan emisi sebesar 29 persen dengan kemitraan global.
“Dekarbonisasi bisnis dilakukan melalui efisiensi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan, pengurangan loss, elektrifikasi armada dan peralatan statik, penangkapan dan penyimpanan karbon (penggunaan sendiri), menggunakan armada dengan bahan bakar rendah atau nol karbon,” kata Salyadi.
Adapun untuk pengembangan bisnis baru, lanjut Salyadi, dapat diwujudkan melalui produksi energi baru terbarukan, pembangunan EV charging and swapping, produksi hidrogen biru/hijau untuk digunakan oleh manufaktur atau transportasi, pelaksanaan nature based solutions, produksi baterai dan kendaraan listrik, produksi biofuel serta menjalankan bisnis pasar karbon dan CCS/CCUS terintegrasi.
“Upaya menjalankan transisi energi oleh Pertamina ini sekaligus untuk memastikan ketahanan energi Indonesia,” katanya.
Sejalan dengan transisi energi, lanjut Salyadi, Pertamina juga berkomitmen untuk mengembangkan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 30-40 miliar dolar AS pada tahun 2060. “Penandatanganan NZE Commitment sebagai langkah konkret untuk mendukung agenda transisi energi Pemerintah Indonesia dalam mencapai target ZE nasional,” ujarnya.
Salyadi menambahkan, Pertamina juga melibatkan mitra nasional dan global untuk menjajaki kemitraan dalam program dekarbonisasi dan mempercepat pertumbuhan EBT, sebagai upaya untuk mencapai Net Zero Emission. Kolaborasi ini dipandang penting, terlebih dalam menghadapi tantangan yang sama dalam proses transisi energi, khususnya di bidang teknologi dan pembiayaan.
“Pertamina juga berpartisipasi aktif dalam B20. Peran task force energi, keberlanjutan, dan iklim dalam B20 adalah untuk berbagi pandangan dunia usaha untuk mendukung agenda transisi energi melalui rekomendasi kebijakan kepada para pemimpin G20. Selain itu, Satgas berperan sebagai jembatan antara dunia usaha dan pemangku kepentingan, serta membentuk kemitraan dan kolaborasi sebagai katalis untuk mempercepat tujuan dan sasaran transisi energi,” ujar Salyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
