REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, program Indonesia Water Fund (IWF) atau pendanaan air bersih merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mengakselerasi pemerataan akses layanan air bersih bagi masyarakat.
Program IWF secara resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin dalam ajang State Owned Enterprises (SOE) International Conference atau Konferensi Internasional BUMN di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/10/2022).
Erick mengatakan program IWF merupakan platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah. Menurut Erick, air bersih masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
"Hanya 23 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses ke perpipaan air bersih. Sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi tantangan ketimpangan harga air bersih dengan rentang harga Rp 65 ribu hingga Rp 140 ribu per meter kubik," ujar Erick saat menyampaikan laporan dalam pembukaan SOE International Conference dan Peluncuran IWF di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/10/2022).
Erick berharap dengan sinergi BUMN dan mitra strategis swasta serta global, IWF dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah dalam mempercepat perluasan akses air bersih kepada masyarakat melalui pendanaan nonAPBN. Pria kelahiran Jakarta itu berkomitmen untuk terus menjalankan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat. Erick menegaskan Peran BUMN sebagai agen pembangunan akan berjalan beriringan bersama dengan transformasi BUMN.
"Kami yakini jika kedua prioritas ini berjalan bersama, BUMN dapat semakin meningkatkan perannya sebagai lokomotif pembangunan bangsa Indonesia. Tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan juga mitra strategis global untuk turut bersama membangun ekosistem di Indonesia," sambung Erick.
Erick menyampaikan program IWF berawal dari rasa keprihatinan akan minimnya persediaan air bersih bagi rakyat di seluruh Indonesia. Bahkan, ucap Erick, kota besar seperti Jakarta saja masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, pun dengan tempat buang air juga tidak tersedia untuk sebagian warga Jakarta. Sementara di luar negeri, Erick katakan, air keran sudah bisa langsung diminum dan tidak perlu dibeli lagi. Sementara di Indonesia, air untuk minum masih harus dibeli dan masyarakat perlu menyisihkan anggaran tersendiri untuk itu.
Sebelumnya, Erick telah menugaskan holding Danareksa yang terdiri atas PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Nindya Karya, PT Balai Pustaka, hingga PT Kliring Berjangka Indonesia, menjadi garda terdepan dalam melakukan transformasi air bersih.
BUMN, lanjut Erick, berhasil memiliki proyek percontohan air bersih di Subang, Jawa Barat. Erick berharap hal ini dapat juga dikembangkan ke daerah-daerah lain. Erick berharap perluasan pengadaan air bersih dapat disambut baik oleh pemerintah daerah. Namun, Erick mengingatkan kerja sama harus didasari pada proses bisnis yang baik dengan tujuan memberikan kemudahan akses air bersih kepada masyarakat.
"Masyarakat dapat air bersih, perusahaannya juga harus sehat supaya bisa reinvestasi pipanya yang sudah jelek diperbaiki, kalau enggak racun nanti. Orang di negara lain air keran sudah bisa diminum, Indonesia yang mendukung yang namanya ekonomi kerakyatan, airnya bayar semua buat minum," ujar Erick.
Erick berharap inisiatif IWF dapat menghadirkan pendanaan air bersih dengan nilai investasi mencapai 300 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,5 triliun. Erick meyakini IWF dapat menjadi solusi bagi keterbatasan akses air bersih bagi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
