REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski PLN dan pemerintah memutuskan untuk membatalkan program konversi kompor LPG ke kompor listrik, namun proyek uji coba yang sudah berjalan di Solo dan Bali yang sudah lebih dulu terlaksana tidak akan diubah.
Direktur Manajemen Distribusi PLN Adi Priyanto menjelaskan melalui dua pilot project yang sudah berjalan di Solo dan Bali menjadi bahan kajian oleh PLN untuk bisa mengevaluasi ulang program konversi tersebut.
"Tapi kami ditugaskan untuk mencoba dulu untuk pilot project, seribu di denpasar dan seribu di solo. Ini kita lihat perkembangan seperti apa, melalui perhatian terhadap prilaku masyarakat," kata Adi di Kementerian BUMN, Kamis (29/9).
Sebab, kata Adi pemerintah juga meminta PLN untuk melakukan perhitungan secara cermat terkait konversi kompor ini. Perhitungan juga berdasarkan atas pengalaman masyarakat dan dampak ke perekonomian mereka.
"Pemerintah mempertimbangkan juga kan soal dampak sosial ekonominya. Meski sebetulnya, perhitungan penghematan ekonomi itu ada. Tapi kami coba perhatikan dulu perubahan prilaku masyarakat siap atau tidak. Semoga ini bisa lebih baik kedepan," ujar Adi.
Wakil Menteri BUMN I Pahala N Mansury menjelaskan program konversi kompor ini masih dilakukan kajian ulang. "Butuh persiapan terlebih dahulu. Kita (pemerintah) masih merapatkan dulu," ujar Pahala kemarin.
PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika