REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Basis data untuk melacak produksi, cadangan, dan emisi bahan bakar fosil dunia diluncurkan pada hari Senin (19/9/2022). Peluncuran basis data ini bertepatan dengan pembicaraan iklim yang berlangsung di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Dilansir dari Associated Press (AP), Selasa (20/9/2022), data bahan bakar fosil itu mencakup data dari lebih dari 50.000 ladang minyak, gas, dan batu bara di 89 negara, yang mencakup 75 persen cadangan, produksi, dan emisi global. Alat ini tersedia untuk penggunaan umum, yang pertama untuk koleksi ukuran ini.
Sudah ada data pribadi yang tersedia untuk dibeli, dan analisis penggunaan dan cadangan bahan bakar fosil dunia. Badan Energi Internasional juga menyimpan data publik tentang minyak, gas, dan batu bara, tetapi berfokus pada permintaan bahan bakar fosil tersebut, sedangkan basis data baru mencakup bahan bakar yang masih di bawah tanah.
Data itu dikembangkan oleh Carbon Tracker, sebuah think tank nirlaba yang meneliti efek transisi energi di pasar keuangan, dan Global Energy Monitor, sebuah organisasi yang melacak berbagai proyek energi di seluruh dunia.
Hal itu itu memungkinkan siapa saja yang memiliki komputer dan akses internet untuk melihat cadangan batu bara, minyak, dan gas dengan resolusi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengguna dapat melihat emisi karbon dioksida yang akan mereka hasilkan jika dibakar — di tingkat global, negara, atau lapangan.
Mereka dapat mensimulasikan transisi dari bahan bakar fosil di bawah empat skenario: melanjutkan tren saat ini, pemerintah menepati janji yang telah mereka buat, pemerintah mengikuti tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB, dan dunia mencapai nol bersih pada tahun 2050.
"Ini adalah transparansi penuh pertama, open source, tersedia untuk semua jenis alat," kata Inger Andersen, direktur eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam konferensi pers tentang registri pada hari Senin.
“Dan saat Anda membangunnya, kami dari UNEP akan menambangnya untuk setiap bit yang dapat kami temukan, sehingga kami juga dapat menggunakannya," katanya menambahkan.
Mark Campanale, pendiri Carbon Tracker, mengatakan dia berharap data itu akan memberdayakan kelompok untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, misalnya, ketika mereka mengeluarkan izin untuk ekstraksi bahan bakar fosil.
“Kelompok masyarakat sipil harus mendapatkan lebih banyak fokus pada apa yang pemerintah rencanakan dalam hal penerbitan izin, baik untuk batu bara dan minyak dan gas, dan benar-benar mulai menantang proses perizinan ini,” kata Campanale kepada The Associated Press.
Ikuti Whatsapp Channel Republika