REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tantangan Indonesia di era digitalisasi memerlukan kolaborasi banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ahli digital, hingga para peretas dalam negeri. Erick menyebut pencurian data merupakan kriminalitas yang membayangi tren kemajuan teknologi saat ini.
"Kita harus saling menghargai karena data-data publik itu ada yang juga tidak layak untuk dipublikasi," ujar Erick di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Erick mengajak para peretas yang merasa kurang mendapat apresiasi untuk berbicara dengan pemerintah dan saling bersinergi dalam membangun kedaulatan digital Indonesia.
"Daripada saling menjatuhkan, lebih baik bersama-sama kita membangun bangsa kita," ucap Erick.
Erick mencontohkan sikap gotong-royong Indonesia saat menghadapi pandemi. Pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat bersatu padu melakukan penanganan pandemi. Hasilnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan penanganan pandemi terbaik.
"Tidak ada salahnya pemerintah bersama ahli digital dan para peretas justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain," lanjut Erick.
Erick menyampaikan perbaikan sistem juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam menghadapi serangan peretas dari negara lain.
"Dulu yang namanya kriminalitas orang masuk ke rumah kita mengambil barang, sekarang mengambil data, seperti kemarin agama saya sebagai agama Islam dibocorkan, orang tua saya Muhammad Thohir, cuma ada catatan sedikit, lulusnya kemarin SMA, harusnya universitas, itu data pribadi yang dibuka, tentu saya tidak marah karena itu data-data yang secara normal sebagai pejabat publik, tapi ada juga data publik yang tidak layak untuk dipublikasikan," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
