REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berharap ancaman polarisasi politik tidak terjadi pada Pemilu 2024. Dia tidak ingin pengalaman serupa pada 2019 terulang kembali di Indonesia.
Listyo juga mengimbau masyarakat untuk tidak menerapkan politik identitas. "Karena modal yang harus kita jaga di tengah situasi menghadapi kondisi global yang tidak pasti, maka persatuan dan kesatuan harus kita jaga," ucap Listyo saat menghadiri konsolidasi kebangsaan angkatan muda Muhammadiyah di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (7/9/2022).
Seperti diketahui, pada pemilu sebelumnya terdapat upaya untuk mendistribusikan berita tidak benar. Berita tersebut terus dimunculkan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebenaran di masyarakat.
Jika berita tersebut bernada positif, Listyo tidak mempermasalahkannya. Namun hal yang perlu diantisipasi adalah ketika nada berita tersebut negatif. Sebab itu, dia berharap masyarakat tidak menggunakan strategi tersebut kembali pada pemilu mendatang.
Di sisi lain, hasil survei juga memunculkan adanya referensi terkait dengan masalah memilih tempat tinggal. Setidaknya ada 30 sampai 35 persen masyarakat ingin tinggal di lingkungan dengan preferensi partai politik yang sama.
Kondisi tersebut jelas harus menjadi catatan penting agar tidak terjadi lagi ke depannya. "Apapun, siapapun pilihannya, tetapi tidak boleh kemudian membuat kita menjadi mengelompok. Berbaur saja, tidak ada masalah. Karena siapapun nanti, yang harus kita kejar-kejar adalah bagaimana pada saat pemimpin ini sudah terpilih apakah mampu melaksanakan amanat rakyat. Itu yang paling utama," kata dia.
Listyo mengaku hal ini perlu diungkapkan karena gini ratio Indonesia meningkat dari 0,380 menjadi 0,384. Hal ini berarti terdapat kerentanan pada kelompok-kelompok di low class yang seharusnya dijaga. Selanjutnya, dia juga tidak ingin isu-isu tertentu membuat mereka dimanfaatkan.
Adu program
Menurut Listyo, hal yang harus dijaga pada 2024 itu terkait bagaimana masing-masing calon bisa melaksanakan adu program kerja yang positif. Dengan demikian, hal-hal yang berpotensi perpecahan dapat ditinggalkan. Di samping itu, masyarakat juga wajib mengingatkan apabila menemukan upaya-upaya demikian.
Upaya tersebut penting dilakukan karena Indonesia menginginkan pemimpin yang memiliki visi yang baik. Kemudian juga pemimpin yang bisa mempersiapkan SDM unggul. Lalu mampu melakukan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia emas.
Pemimpin Indonesia juga harus mampu memanfaatkan bonus demografi yang tersedia. Sebab, akan ada konflik yang berkepanjangan apabila terjadi perpecahan. Terlebih, saat ini situasi bangsa-bangsa sedang dalam keadaan tak baik. "Jadi jangan sampai karena masalah ini, kemudian rencana besar kita gagal. Yang harus kita lakukan, bagaimana mendorong agar pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, damai," kata dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
