REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina (Persero) menunggu keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga usai peluncuran 30 ribu UMKM mitra binaan BUMN Go Online di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

"Kami dan Pertamina ini pelaksana saja, kan regulator di sana, kita pelaksana menunggu saja kalau diperintahkan," ujar Arya.

Arya menyampaikan fokus Kementerian BUMN dan Pertamina ialah menjaga ketersediaan dan distribusi BBM dapat berjalan dengan baik di seluruh penjuru Indonesia. Arya mengatakan stok BBM hingga saat ini masih mencukupi.

"Yang penting di kami itu bagaimana menjaga penyediaan, kita jaga distribusinya agar tidak ada beli banyak-banyak atau panic buying," ucapnya.

Baca juga : Pemda Mengaku Belum Terima Arahan BLT Akibat Kenaikan Harga BBM

Arya menyampaikan masyarakat harus memahami bahwa harga jual Pertalite dan Pertamax saat ini jauh di atas harga keekonomian.

Hingga Juli, ucap Arya, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,84 kiloliter (KL) dengan harga jual sebesar Rp 7.650 per liter atau di atas harga keekonomian yang sebesar Rp 14.500 per liter. Terdapat subsidi sebesar Rp 114,5 triliun untuk Pertalite hingga Juli.

Pun, dengan harga Solar yang dijual sebesar Rp 5.510 per liter yang lebih tinggi dari harga keekonomian yang sebesar Rp 13.950 per liter atau terdapat selisih Rp 8.800 per liter yang harus disubsidi pemerintah. Arya mengatakan konsumsi solar hingga Juli sudah mencapai 9,8 juta KL.

"Kalikan saja selisihnya, Rp 200,7 triliun. Ini lah yang disubsidi pemerintah hanya untuk Pertalite dan Solar hanya sampai Juli. Ini fakta, kalau ada yang bilang APBN cuma Rp 11 triliun, dia halu," kata Arya menambahkan.

Baca juga : BBM Naik, Pemerintah Beri Bantuan Rp 24 Triliun kepada Masyarakat

Ikuti Whatsapp Channel Republika