REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi pekan depan. Menurut Mufida kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada meningkatnya inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok.
Ia menambahkan, apalagi saat ini inflasi pangan sedang tinggi mencapai 11 persen. Jika ditambah efek kenaikan harga BBM subsidi, kenaikan inflasi pangan pasti juga diikuti dengan kenaikan harga bahan pangan.
"Akhirnya siapa yang harus menanggung beban ini? ya ibu rumah tangga para emak-emak yang setiap hari sudah dibebani cara mengirit pengeluaran karena ekonomi keluar sedang bangkit sejak pandemi, ditambah beberapa kenaikan komoditas pokok dan sekarang dapat kado kemerdekaan berupa harga BBM subsidi naik. BBM subsidi naik, emak-emak makin menjerit!" kata Mufida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/8).
Kurniasih menyebut kenaikan BBM akan menyebabkan ekonomi keluarga terpukul. Keluarga kelas menengah sudah merasakan dampak kenaikan harga Pertamax belum lama ini dan beralih ke Pertalite. Sementara keluarga kelas bawah akan semakin dalam terpukul dengan dampak kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari.
"Jika harga Pertalite ikut dinaikkan maka baik keluarga kelas menengah dan keluarga kelas bawah harus mengurangi alokasi pengeluaran rutin. Pilihannya mengurangi penggunaan BBM subsidi padahal itu untuk aktivitas ekonomi sehari-hari warga atau mengurangi pos pengeluaran lain yang sudah mepet sehingga semakin tertekan," ujarnya.
Kurniasih juga mengingatkan belum lama ini Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022 menyebut APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp 502 Triliun.
"Presiden dengan jelas menyebut subsidi BBM diberikan agar harga di masyarakat tidak melambung tinggi. Tapi istilahnya belum kering ucapan beliau sudah keluar rencana kenaikan harga BBM subsidi," tuturnya.
Menurutnya pemerintah bisa mengevaluasi beberapa proyek nasional yang justru menghambur-hamburkan anggaran seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dampaknya tidak bisa dirasakan seluruh masyarakat.
"Keluarga-keluarga Indonesia utamanya ibu rumah tangga sedang harap-harap cemas. Beban negara dikurangi dengan kenaikan harga BBM subsidi tapi bebannya beralih ditanggung oleh keluarga menengah ke bawah ini. Sementara proyek-proyek yang memakan APBN besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan IKN jalan terus," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
