Jumat 15 Jul 2022 10:57 WIB

Mobil Pemerintahan Segera Ganti Listrik, Kecuali Mobil Presiden

Saat ini telah disusun regulasi mobil listrik, baik yang transisi maupun konversi.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Andi Nur Aminah
Seorang pengemudi mengisi daya baterai mobil listriknya. Pemerintahan menyatakan mobil-mobil pemerintahan juga akan segera diganti menjadi mobil listrik (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Agha Yuninda
Seorang pengemudi mengisi daya baterai mobil listriknya. Pemerintahan menyatakan mobil-mobil pemerintahan juga akan segera diganti menjadi mobil listrik (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Mobil pemerintahan akan diganti menjadi mobil listrik sebagai komitmen dan dukungan terhadap ekonomi berkelanjutan. Kepala Staf Presiden RI, Moeldoko yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengatakan saat ini regulasi atau peta jalannya sedang disiapkan, baik dalam transisi maupun konversi ke kendaraan listrik.

"Saat ini telah disusun regulasinya, baik yang transisi maupun konversi, telah disiapkan bagaimana pemerintah memprioritaskan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan," katanya di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (15/7).

Baca Juga

Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan mobil listrik akan dilakukan bertahap. Konversi dilakukan baik pada motor maupun mobil dan dimulai dari pemerintah pusat juga TNI-Polri. Ini sekaligus menjadi gerakan literasi terkait tujuan ekonomi berkelanjutan.

Roadmap dari Menteri Perhubungan tersebut menyatakan penggunaan mobil listrik akan digunakan pada lingkungan pemerintah. Secara perlahan akan berkembang, seperti pada angkutan umum, bus, maupun mobil untuk pejabat, karyawan, dan lainnya.

Kementerian Perhubungan menjadi pilot project untuk penggunaan mobil listrik. Pemerintah juga mendorong untuk memperbanyak pusat pengisian baterai mobil listrik baik di lingkungan pemerintahan maupun publik.

"Kita berharap proses ini bisa cepat karena pemerintah intervensi, baik melalui Pertamina maupun PLN untuk mendirikan berbagai charging station di beberapa tempat," katanya.

Sementara itu, kendaraan presiden dan wakil presiden sendiri tidak akan masuk dalam transisi. Hal ini mengingat belum ada teknologi terkini dari mobil-mobil listrik yang menjamin standar keamanan kendaraan petinggi tertinggi negara.

Moeldoko mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya untuk mengurangi emisi sesuai dengan komitmen nasional net zero pada 2060. PLN telah membuat sebuah ilustrasi, enam juta mobil listrik Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2025 akan membawa penghematan.

"Penghematannya akan luar biasa, pertama dari sisi perbaikan lingkungan yaitu pengurangan empat juta ton per tahun, kedua menghemat 13 juta barel bahan bakar," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement