REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Kementerian Keuangan RI telah mengagendakan rangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah Menteri Keuangan anggota negara G20 pekan ini. Pada Selasa (12/7), Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, beserta jajaran melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan China, Liu Kun.
Sri Mulyani mengapresiasi dukungan penuh China terhadap Presidensi G20 Indonesia dan mengajak untuk melanjutkan komitmennya dalam mendukung agenda prioritas G20. Agenda prioritas G20 yang dibahas dengan Liu di antaranya tantangan global yang sedang dihadapi dunia, seperti inflasi, krisis pangan, dan krisis energi, sebagai akibat dari pandemi.
Ia menyebut, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong mekanisme Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund (FIF) untuk penanganan kesehatan di bawah pengelolaan Bank Dunia. WHO juga akan memegang peranan penting dalam mekanisme ini.
"Maka dari itu, kami mengharapkan dukungan China atas FIF agar dunia dapat lebih siap menghadapi situasi pandemi di masa depan," katanya.
Indonesia telah menyumbang 50 juta dolar AS untuk menunjukkan kepemimpinan dan keseriusan Indonesia dalam penanganan pandemi yang lebih baik. Liu menyatakan, akan turut mendukung program tersebut.
"Demi menjaga kesehatan dan kehidupan manusia, dan untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, Tiongkok telah menyatakan untuk mendukung pembentukan FIF Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respon (PPR) pandemi di Bank Dunia," katanya.
Meninjau situasi pandemi dan kebutuhan untuk menerapkan inisiatif pembangunan global saat ini, kata dia, China akan secara aktif mempertimbangkan untuk berkontribusi pada FIF dan mempelajarinya lebih lanjut. Diharapkan, pada pertemuan antarkepala negara berikutnya, Presiden Xi Jinping dapat mendeklarasikan dukungan resmi Tiongkok terhadap pembentukan FIF.
Indonesia dan China juga sepakat bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu yang penting untuk dibahas karena dampaknya yang signifikan pada dunia. Kenaikan harga pangan telah berdampak terhadap peran fiskal dalam melakukan kebijakan subsidi dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta untuk pengendalian inflasi dari sisi kebijakan moneter.
Kedua pihak sepakat kedua negara memiliki kesempatan besar untuk bekerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan, terutama di sektor strategis seperti infrastruktur. Kedua negara telah menorehkan banyak pencapaian selama dua tahun terakhir dan berharap dapat memperkuat hubungan bilateral keduanya dalam bidang investasi dan perdagangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika