Selasa 14 Jun 2022 22:37 WIB

Dalam Webinar G20, Airlangga Ungkap Cara Pemerintah Akselerasi UMKM

Menko Airlangga ungkap langkah pemerintah akselerasi UMKM pascacovid-19

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote pada Webinar Series Nyengkuyung G20 Recover Together, Recover Stronger pada Selasa (14/6). Menko Airlangga ungkap langkah pemerintah akselerasi UMKM pascacovid-19
Foto: Kemenko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote pada Webinar Series Nyengkuyung G20 Recover Together, Recover Stronger pada Selasa (14/6). Menko Airlangga ungkap langkah pemerintah akselerasi UMKM pascacovid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 memberikan hasil berupa pertumbuhan perekonomian sebesar 5,01 persen year on year (yoy). Dengan pertumbuhan tersebut, PDB Indonesia telah melampaui tingkat pra pandemi, dan pendapatan per kapita juga telah kembali masuk ke dalam kategori upper-middle income countries.

“Dari sisi sektoral, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,19 persen dan diikuti oleh sektor perdagangan. Dalam sektor itu, UMKM tentunya turut berkontribusi dalam mendukung pemulihan pertumbuhan perekonomian,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote pada Webinar Series Nyengkuyung G20 Recover Together, Recover Stronger pada Selasa (14/6).

Pemerintah, kata dia, juga terus mengakselerasi berbagai langkah dukungan bagi para pelaku ekonomi agar segera pulih dari dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Penerapan Program PEN memberikan dukungan langsung kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan sosial. 

Hal itu seiring stimulasi kinerja industri, UMKM, dan koperasi melalui insentif usaha dan dukungan pembiayaan. Berkaitan pemulihan ekonomi di sektor industri, Pemerintah telah memberikan fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal kepada industri strategis. 

Dukungan fasilitas fiskal diberikan diantaranya berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang, pembebasan PPN, dan pembebasan dari PPh Pasal 22 impor.

Sedangkan fasilitas non fiskal yang diberikan seperti kemudahan pelayanan perizinan, kemudahan memperoleh lahan/lokasi, pemberian bantuan teknis, dan pengaturan terhadap produk industri strategis yang telah tersedia di dalam negeri.

Pemerintah pun, lanjutnya, terus mendukung dan menguatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui penguatan akses pembiayaan, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produksi, peningkatan kualitas produk dan keahlian SDM, peningkatan akses pasar, serta akses sumber daya bahan baku/bahan penolong melalui pembangunan material center.

Kebijakan pembangunan material center merupakan salah satu wujud keberpihakan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM. 

Material center berfokus pada penyelesaian isu pemenuhan pasokan bahan baku berupa bahan baku dengan spesifikasi khusus, penjadwalan antara logistik, harga bahan baku, serta minimum order quantity yang tidak mudah dipenuhi IKM. Beberapa pilot project material center pada tahun 2022 yakni material center furnitur di Jepara, material center IKM TPT, material center IKM alat angkut di Kabupaten Tegal, dan material center IKM perkakas pertanian di Kabupaten Bandung.

Sementara, sektor UMKM yang berkontribusi hingga 61 persen pada PDB Nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja akan terus dipacu pemulihannya agar dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Disamping itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pasar dalam negeri untuk produk UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. 

Gerakan ini dilakukan sebagai wujud untuk meningkatkan semangat bangga terhadap produk lokal dan mendorong digitalisasi sekaligus meningkatkan ekspor bagi UMKM. “Berbagai dukungan pembiayaan seperti Subsidi Bunga, BPUM, Bantuan Tunai untuk PKL, Warung dan Nelayan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya akan terus dilanjutkan di tahun ini guna memastikan UMKM benar-benar pulih dan dapat naik kelas,” tuturnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement