REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN sebut integrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI dengan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan arahan pemerintah.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada upaya-upaya penguatan ekosistem keuangan syariah nasional melalui integrasi tersebut.

"Ini tak terlepas dari aspirasi pemerintah agar Indonesia mampu diperhitungkan dalam industri keuangan syariah dunia," kata Tiko dalam keterangan, Rabu (8/6/2022).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa integrasi dengan UUS BTN akan memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasar BSI. Sehingga, integrasi bank syariah milik negara ini diharapkan dapat mengoptimalkan industri halal nasional yang saat ini masih belum masuk peringkat lima besar dunia.

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di dunia yaitu 229 juta orang atau sekitar 87,2 persen dari total populasi. Adapun potensi industri halal nasional mencapai Rp 4.375 triliun.

"Itulah yang kita harapkan supaya posisi BSI ini semakin besar dan tentunya semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan (syariah)," kata dia menekankan.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjelaskan penggabungan beberapa bank berbasis syariah merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan sistem perbankan di Indonesia. Mengingat minat masyarakat terhadap keuangan syariah terus meningkat, termasuk dalam pembiayaan perumahan.

"Saya setuju, walaupun digabungkan (UUS Bank Tabungan Negara dan BSI) tidak mengurangi pelayanan, sehingga pelayanannya tidak terganggu, kinerjanya sama," kata Wapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika