REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Jerman akan mencabut skema jaminan investasi bagi perusahaan-perusahaan yang hendak menanamkan modal atau berbisnis di Provinsi Xinjiang, China. Hal itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sistematis yang dilakukan Beijing di wilayah tersebut.

"Pemerintah Jerman telah memutuskan untuk tidak lagi memberikan jaminan investasi untuk proyek-proyek di Republik Rakyat China yang beroperasi di Daerah Otonomi Xinjiang atau memelihara hubungan bisnis dengan entitas yang beroperasi di sana," kata seorang juru bicara Kementerian Ekonomi Jerman, Jumat (27/5), dikutip laman Politico.

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan bahwa perusahaan mobil terkemuka Jerman, Volkswagen, gagal mendapatkan dukungan untuk investasi tambahan di Xinjiang. Volkswagen memang sudah menjalankan pabrik di Xinjiang dan mempekerjakan sekitar 600 orang di sana. Operasi bisnis Volkswagen telah menuai kritik dari sejumlah kelompok HAM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika