REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu beban APBN saat ini adalah subsidi elpiji yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun. Untuk itu, Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha menilai pemerintah perlu melakukan diversifikasi energi untuk menekan impor LPG.
"Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi impor LPG, yaitu meningkatkan pemanfaatan gas bumi, khususnya sebagai bahan bakar rumah tangga," kata Satya, Jumat (8/4).
Satya mengungkapkan untuk mengurangi impor LPG juga bisa dilakukan dengan memproduksikan Rich Gas 500 ribu ton per tahun mulai 2022. Selain itu dengan meningkatkan produksi LPG dari pengembangan kilang minyak.
"Langkah kelima dengan mengembangkan DME & metanol dari IUP BUMN dan PKP2B perpanjangan," jelasnya.
Menurut Satya, mendorong pemanfaatan kompor listrik juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi impor LPG, sumber energi listrik tersebut bisa menjadi pengganti LPG sebagai bahan bakar rumah tangga.
"Penggunaan kompor listrik untuk rumah tangga dengan penggunaan energi yang kompetitif dan kontinuitas suplai listrik," ujar Satya.
Dengan melakukan berbagai langkah pengurangan gas impor tersebut, maka Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar 4 miliar dolar AS per tahun mulai 2021 hingga 2040. Tentunya, ini akan berdampak pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Satya pun merinci pada tahun 2030 kebutuhan LPG Indonesia sebesar 9,7 juta ton. Jika tanpa impor, maka pemenuhannya berasal dari LPG Eksisting sebesar 1,2 juta, jargas 1,1 juta, kompor listrik 2,1 juta, rich gas 0,5 juta, LPG dari kilang 1,8 juta, DMe dan Methanol 3 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
