REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Websummit DataSecurAI 2022 yang mengusung tema membangun dunia pintar yang aman dan terpercaya menyepakati adanya isu-isu kritikal yang harus mampu diantisipasi dan dikelola oleh seluruh pemangku kepentingan. Beragam tantangan seperti makin dibutuhkannya protokol arus data internasional seiring makin meningkatnya transformasi digital, serta kebutuhan-kebutuhan terkait makin vitalnya kedaulatan dan keamanan data dalam mendukung keberhasilan transformasi ekonomi digital, mengemuka dari gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pemerintah, legislatif, asosiasi dan komunitas, serta pelaku industri dan pengembang TIK.
Tampil sebagai pembicara utama pada gelaran pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan secara daring selama tiga hari antara lain Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Chair Sherpa G20 Airlangga Hartarto, Ketua Digital Economy Working Group (DEWG) G20 sekaligus Sekjen Kominfo Mira Tayyiba, dan CEO Huawei Indonesia Jacky Chen.
Bambang Soesatyo menekankan pentingnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia untuk memperhatikan pembangunan konektivitas dalam penguatan ekosistem TIK. “Indonesia masih memiliki banyak daerah perdesaan yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi, internet, listrik, konektivitas jalan. Di sinilah peran BAKTI Kominfo dan Huawei membangun daerah 3T, Tertinggal, Terluar dan Terpencil. Di negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau dan tiga zona waktu, misalnya pembangunan konektivitas di Papua dan Kalimantan,” katanya.
Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan teknologi digital telah mendorong ekonomi digital tampil sebagai mesin baru dari perekonomian. Pada tahun 2021 nilai ekonomi digital sebesar Rp 70 miliar dan di tahun 2030 nilai tersebut diperkirakan akan meningkat hampir lima kali lipat menjadi Rp 330 miliar. Perkembangan ekonomi digital yang pesat ternyata juga diikuti dengan peningkatan risiko kejahatan siber, kebocoran data atau kegagalan dalam melindungi data, dan persoalan ini telah menjadi prioritas di banyak negara.
Oleh karena itu resiliensi ekonomi digital harus dijaga dengan faktor keamanan dan perlindungan data. “Kita berharap pembahasan yang dilakukan oleh Digital Economy Working Group G20 khususnya untuk issue Cross Border Data Flow /CBDF dan Data Free Flow with Trust/DFFT bisa memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengamanan siber dan perlindungan data di tanah air," ujar Airlangga.
"Saya ingin mengajak khususnya para peserta DataSecurAI 2022 Web Summit ini untuk bersama-sama mendukung penguatan siber, perlindungan data. Gagasan serta serangkaian aksi nyata dari berbagai pihak seperti yang ditunjukkan melalui kolaborasi sinergis antara kementerian, dunia pendidikan, BSSN, ABDI, Huawei, BRI, dan pelaku industri lainnya pada Websummit ini terus diperlukan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital Indonesia. Kami mengapresiasi kolaborasi ini,” kata Menko Perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika