REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui badan usaha milik daerah (BUMD) DKI, yaitu PT Food Station Tjipinang Jaya yang berencana membangun pabrik minyak sendiri. Menurut Gembong, ide tersebut belum jelas kajian dan semua perhitungan pembentukan sentra bisnis barunya.
"Kalau mau bangun itu perlu ada kajian, kalau mau menguntungkan atau bicara profit kan harus dilihat lebih jauh,” kata Gembong ketika dihubungi Republika di Jakarta, kemarin.
Dia menyebut, wacana pembangunan pabrik tersebut harus berdasarkan keuntungan jangka panjang. Gembong menolak gagasan itu, jika didasarkan pada alasan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. "Jangan karena ada kelangkaan terus bangun pabrik. Harus lihat kajian matang," jelasnya.
Gembong mengaku, pihaknya sebenarnya bisa saja mendukung wacana tersebut, jika ada niatan membuat kajian keuntungan yang didapat BUMD DKI dalam jangka panjang. Kendati demikian, ia meminta ada kajian berbasis data yang bisa menunjukkan proyeksi keuntungan tersebut.
Jika pabrik dibangun hanya untuk merespon situasi sekarang, ia dalam posisi tidak setuju. "Kalau untuk kelangkaan minyak kan berarti sesaat. Dan kalau kelangkaan selesai diatasi, apa mau berhenti operasionalnya?" ucap Gembong.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wirary, mengatakan, pihaknya berencana membuat pabrik minyak goreng dengan menggandeng BUMD Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng), yaitu Agro Jabar dan Agro Jateng. Meski begitu, pihaknya belum membuat keputusan sama sekali mengenai rencana tersebut. "Iya, karena masih melakukan pembicaraan awal pekan lalu," kata Pamrihadi.
Dia menyatakan, pembicaraan lanjutan nanti membahas lokasi berdirinya pabrik berdiri. Hanya saja, Pamrihardi memiliki pilihan ideal jika pabrik mesti dekat dengan pelabuhan. "Jadi entah di Marunda atau di Surabaya, atau mungkin di Kendal," ucaap Pamrihadi.
Ditanya tujuan pembuatan pabrik untuk persediaan minyak goreng bagi warga Ibu Kota, ia menampiknya. Pamrihadi menegaskan, pembangunan itu bertujuan jangka panjang untuk penguatan sistem ketahanan pangan. "Target kita ke depan adalah kemandirian pangan. Seperti beras, kita sudah mulai mandiri. DKI saat ini memang tak punya sawah, tapi Food Station saat ini memiliki cadangan stok beras yang cukup," jelasnya.
Baca: Anies-Andika Pasangan Ideal dan Berpeluang Pecah Kebuntuan di Pilpres 2024
Ikuti Whatsapp Channel Republika
