REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Direktur Logistik, Direktorat Logistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Berny A Subki mengatakan, ada tiga tantangan distribusi dan moda transportasi hasil ikan di lokasi-lokasi tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Salah satunya, keterbatasan rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut.
"Rute dan frekuensi jadwal angkutan tol laut terbatas. Terutama, yang memang memiliki fasilitas plugging lokasi-lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT)," kata dia dalam diskusi yang diadakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Kamis (24/3/2022). Kemudian, sentra produksi atau pengumpulan hasil perikanan lain di lokasi 3TP.
Tantangan kedua, terkait infrastruktur sarana dan prasarana. Berny menuturkan, masih ada keterbatasan sarana maupun prasarana dalam rantai dingin. Antara lain air blast freezer, gudang penyimpanan beku, pabrik es, dan kendaraan berpendingin. Lalu, keterbatasan kontainer berpendingin untuk komoditas perikanan dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan.
Ketiga, terkait muatan. Sinergitas lokasi pelabuhan perikanan dengan pelabuhan niaga masih menjadi persoalan. Tidak ada kontinuitas muatan hasil perikanan tertentu dan sosialisasi program tol laut pada pelaku usaha perikanan kurang.
"Konsolidasi muatan perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terkait program tol laut. Dibarengi pembentukan kawasan hub logistik hasil perikanan untuk konsolidasi muatan berdasarkan jenis dan tujuan distribusinya," kata Berny.
Kemudian, fasilitasi sarpras dengan revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan di lokasi SKPT. Langkah tersebut perlu diusahakan untuk mendukung penanganan dan kecepatan bongkar muatan.
Optimalisasi program tol laut di lokasi 3TP perlu dilakukan dengan dukungan armada pengangkut, salah satunya menyediakan atau menambahkan trayek dan jadwal kapal di lokasi SKPT. Kapal yang dilengkapi plugging reefer container bisa ditambahkan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, Kepulauan Anambas, Masykur menilai, ada sejumlah persoalan dihadapi dalam rantai logistik. Infrastruktur pelabuhan khusus bongkar muat barang dan gudang yang belum memadai.
Selain itu, jumlah logistik yang diangkut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terbatas. Disparitas harga masih cukup tinggi, sehingga masih sulit mengikuti kebijakan HET yang ditetapkan pemerintah. Lalu, terkait permukiman masyarakat.
"Ditambah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak" kata Maskyur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
