REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah yang akan mengubah status pandemi covid 19 menjadi endemi membawa angin segar dan kabar bahagia kepada para pengusaha. Dengan perubahan status ini diharapkan bisa mengembalikan berbagai aktivitas perekonomian secara perlahan ke arah yang normal sesungguhnya.
Ketua umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pelaku usaha akan siap menjalankan status endemi dengan aturan protokol yang ditetapkan pemerintah.
Ia mengatakan pengusaha berharap status pendemi ini dapat ditetapkan pertengahan Maret 2022. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum bulan puasa dan Idul Fitri untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan kesempatan untuk meningkatkan omzet dan profit guna memperkuat arus kas yang dua tahun ini sangat sekarat.
"Pelaku usaha menunggu keputusan Pemerintah kapan status endemi akan diberlakukan dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana arahan Presiden baik dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi termasuk tingkat pengendalian Covid-19," kata Sarman, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (7/3/2022).
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah ini menambahkan, jika momentum bulan puasa dan Idul Fitri tahun ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka akan berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022. Sebab, momen puasa dan Idul Fitri dipastikan akan mampu menggenjot konsumsi rumah tangga yang signifikan, gairah ekonomi akan tumbuh dan perputaran uang akan meningkat dan mengalir dari kota ke daerah.
"Apalagi dalam dua tahun terakhir uang yang mengalir ke daerah saat Idul Fitri tidak begitu besar akibat pembatasan dan larangan mudik serta dampak pandemi Covid-19 terhadap keuangan masyarakat," katanya.
Seiring dengan proses pemulihan ekonomi dimana keuangan masyarakat juga sudah mulai membaik, pihaknya memperkirakan mudik tahun ini diperkirakan akan mampu mendorong uang mengalir dari kota ke daerah semakin besar. Jika ini menjadi kenyataan, dia melanjutkan, target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 yang dipatok pemerintah di kisaran 5 – 5,5 persen akan dapat tercapai.
Sarman menuturkan di tengah gejolak perang Rusia vs Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian global, maka perekonomian nasional harus mampu menopang dengan memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada. "Kita harus siap menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan yang terjelek dampak perang Rusia versus Ukraina yang akan mempengaruhi harga minyak dunia, harga komoditi dan pangan," katanya.
Pihaknya meminta pemerintah sudah harus menyusun skenario antisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi jika perang ini berkepanjangan dan semakin luas yang melibatkan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Terlebih awal April sudah memasuki bulan puasa, dimana kebutuhan berbagai pokok pangan semakin meningkat.
Diajuga meminta pemerintah dapat memastikan ketersediaan pokok pangan agar tidak terjadi gejolak harga yang melampaui kemampuan daya beli masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
