REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana pembentukan subholding PT PLN (Persero) bertujuan memperbaiki kinerja PLN ke depan. Selain itu, lanjut Erick, pemetaan dalam bentuk subholding merupakan bagian dari transformasi digital PLN yang akan menutup ruang gerak para mafia.

"Memang tujuannya ke sana. Dengan digitalisasi akan membuka area abu-abu yang selama ini justru dimanfaatkan banyak pihak, mafia-mafia, yang menjadi kesempatan untuk pengambilan keuntungan sepihak," ujar Erick saat konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Selain pembenahan model bisnis, Erick juga mengatakan PLN akan melakukan pemetaan secara menyeluruh terkait subsidi listrik agar efisien dan tepat sasaran. Erick mengatakan PLN seperti BUMN lain juga harus berkontribusi terhadap negara melalui salah satunya dividen. Hal ini sangat penting mengingat tekanan negara yang mengalami defisit anggaran akibat pandemi Covid-19.

"Ingat karena Covid-19 ini defisit anggaran sangat besar. Artinya pemerintah harus mendapatkan pendanaan lebih besar, tidak cuma dari pajak," ucap Erick.

Dengan pemetaan menyeluruh, ucap Erick, PLN bisa memastikan data masyarakat yang memang benar-benar memerlukan subsidi. Hal ini, lanjut Erick, akan berdampak positif bagi keuangan PLN dan juga akan meningkatkan kontribusi perusahaan kepada negara.

"Dari KPK, DPR, selalu menekankan bagaimana bisa masuk langsung ke rakyatnya. Kami, PLN mendukung, harus dipastikan mana yang harus disubsidi langsung, mana masyarakat kaya dan mampu ya tidak perlu disubsidi. Subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran," kata Erick menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika